UPAYA
ELIT POLITIK DAN PEMILIK MODAL MEREDAM GOLPUT
Oleh
Sefti *
Mungkin
Indonesia adalah salah satu negara yang paling sering mengadakan
pemilihan umum, baik di tingkat nasional, propinsi atau
kabupaten/kotamadya. Tak terkira mungkin nilai rupiah yang harus
dikeluarkan untuk menyelenggarakan satu pesta demokrasi (liberal)
secara langsung.
Tetapi
intensitas pemilu yang dilaksanakan sepertinya tak memberikan satu
pendidikan politik bagi masyarakat umum. Hal ini dapat kita lihat
dari tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemillu tersebut. Hampir
di setiap penyelenggaraan pemilu atau pilkada, golongan putih lah
yang menjadi pemenangnya. Terlepas dari motivasi orang untuk menjadi
golput. Namun demikian, sekalipun golput adalah suara yang terbesar,
tetap saja para elit politik yang akrab dengan korupsi dan para
pemilik modal lah yang berhasil bertengger dalam kekuasaan di pusat
maupun daerah.
Fenomena
kemenangan golput ini, jika semakin besar dalam kuantitas dan
terorganisir dalam satu kesatuan, pasti akan menjadi satu ancaman
yang serius bagi para penguasa. Hal ini sepertinya disadari betul
oleh para penguasa politik (pemilik modal) di Indonesia. Mungkin kita
sadari atau tidak, mereka telah membuat berbagai macam cara untuk
meredam orang unutk menjadi golput, sementara pengorganisiran
terhadap para golputers ini
terlihat lemah, walaupun
mereka sangat menyadari potensi tersebut.
Sekali
lagi, media, baik elektronik maupun cetak tetap menjadi tulang
punggung bagi para penguasa untuk meredam golput, khususnya menjelang
pemilihan umum tahun 2009 nanti. Sekurangnya ada dua stasiun televisi
yang secara serius menayangkan berbagai macam acara yang berhubungan
dangan pemilu. Misalkan saja salah satu stasiun televisi yang
pemiliknya adalah pengikut salah satu partai di Indonesia saat ini.
Jauh-jauh hari sudah mulai menampilkan para calon presiden atau
parodi-parodi politik yang merupakan salah satu acara yang banyak
ditunggu para pemirsa. Atau TV lainnya yang mengemas program debat,
yang belakangan tidak lagi menampilkan perdebatan tentang
masalah-masalah sosial-ekonomi, namun sudah “mengadu” antar
partai peserta pemilu. Belum lagi televisi-televisi lain, dengan
programnya masing-masing.
Tak
cukup hanya dengan mengandalkan media melalui program acaranya, para
elit politik pun sudah mulai kampanye melalui iklan-iklan di TV.
Partai politik dengan tokohnya masing-masing juga sudah menyerukan
untuk tidak golput dalam pemilu lain. Seperti kata Megawati bahwa
mereka yang golput jangan jadi Warga Negara
Indonesia. Dan
baru-baru ini SBY dalam pidatonya di Palu, juga menyerukan kepada
warga masyarakat untuk tidak golput.
Ada
lagi dengan maraknya artis-artis atau selebritis tanah air yang
tiba-tiba masuk dalam dunia politik. Jika dahulu artis atau
selebritis hanya digunakan di panggung-panggung kampanye, kali ini
partai-partai politik memberikan porsi yang cukup menggiurkan dalam
kancah perpolitikan. Mulai dari calon bupati/walikota sampai dengan
calon legeslatif di Senayan. Hal ini tentunya agar masyarakat yang
mengidolakan si artis untuk menjadi pemilih. Bisa saja, Si Inem yang
dulunya golput karena tak ada partai yang memperjuangkan aspirasinya
sebagai pembantu rumah tangga, dalam pemilu 2009 nanti akan menjadi
pemilih karena artis idolanya menjadi salah satu calon legeslatif.
Bukan hanya artis yang digaet oleh partai-partai politik, para
aktivis yang biasanya di tengah terik matahari dengan megaphone
di
tangannya, berteriak lantang: “Hidup
rakyat…!!!” sambil mengkritik pemerintah dan wakil rakyat
yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, kini banyak yang menjadi
bagian dari 2009. Bahkan seseorang yang dulu melantangkan dirinya
sebagai seorang golput, akan maju dalam pemilu presiden mendatang
melalui jalur independen.
Sekilas
jalur independen memang membuka kesempatan kepada rakyat untuk bisa
menjadi pemimpin di negeri ini, tapi ini mungkin juga merupakan
sebuah cara agar orang menjadi pemilih dan semakin redup sinar
golput. Bayangkan saja, seorang paranormal kondang yang pekerjaannya
mempengaruhi orang dengan mantra-mantranya pun akhirnya harus
merelakan terhegemoni untuk menjadi kontestan dalam salah satu
pilkada.
Dimana
posisi gerakan rakyat?
Dengan
cara-cara ini, bukan tidak mungkin pada pemilu 2009 nanti golput
tidak lagi menjadi pemenang, yang artinya masyarakat akan tergiring
ke dalam satu pemikiran bahwa politik elektoral lah satu-satunya cara
untuk melakukan perubahan dan pergantian kekuasaan. Sementara dari
kalangan gerakan rakyat belum banyak yang menunjukkan sikapnya
terhadap momentum pemilu nanti. Namun juga, cara-cara untuk
mengalahkan golput itu bisa saja gagal, jika memang ada gerakan
rakyat yang menyerukan untuk menjadi golput atau bahkan seruan boikot
pemilu.
Menyerukan
golput atau boikot pemilu tentunya harus dipikirkan pula, apa langkah
selanjutnya jika memang seruan itu menemukan keberhasilan, dan golput
kembali menang dalam pemilu. Karena dalam banyak pengalaman,
sekalipun golput telah menjadi pemenang, tetap saja kepemimpinan
politik terlegitimasi, dan si golput hanya diam pasrah melihat
kemenangannya diambil oleh elit-elit pemilik modal.
Jika
para partai atau elit politik borjuis yang kalah dalam pemilu, maka
tanpa menunggu-nunggu waktu lagi, secepatnya mereka merapatkan
barisan untuk pertarungan politik di pemilu mendatang. Maka sampai
dengan hari ini bisa dikatakan belum ada sebuah konsolidasi besar
dari gerakan rakyat untuk merespon pemilu 2009, padahal pemilu
sendiri tinggal beberapa bulan saja. Tentu saja kita tidak ingin
mengulang lagi diamnya gerakan rakyat dalam merespon pemilu 2004
terulang kembali.
Apakah
gerakan rakyat tidak siap menghadapi momentum pemilu ini? Memang ada
beberapa organisasi yang sudah menyerukan dan melantangkan sikapnya
terhadap pemilu 2009, dengan mengatakan bahwa pemilu 2009 bukanlah
pemilu rakyat. Namun sepertinya gayung tersebut tidak disambut oleh
organisasi-organisasi lain. Bingungkah organisasi-organisasi rakyat
dalam menentukan sikapnya terhadap pemilu 2009, atau menganggap
pemilu 2009 bukanlah momentum yang penting untuk disikapi? Atau
mungkin memang tinggal menunggu waktu yang pas
untuk
menyatakan sikapnya.
Namun
terlepas dari itu semua layak kita hargai organisasi yang belum
menentukan sikap politik terhadap pemilu 2009, seperti halnya kita
menghargai sikap orang untuk tidak memilih dalam pemilu (golput). Dan
patut juga kita acungi jempol sembari merapatkan diri dalam barisan
organisasi yang sudah menunjukkan kepeloporannya dalam menyiikapi
pemilu 2009.
*
Penulis adalah anggota
Kelompok
Diskusi Dwi Mingguan di Universitas Padjajaran Bandung,
sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul
Bandung.
** Siapa saja
dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau
seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan
mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus
mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat.
Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau
seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau
www.prakarsa-rakyat.org).