DIJAJAH OLEH BANGSA SENDIRI

Oleh Budi Dwi Jayanti *

Berita-berita tentang kasus suap yang dilakukan oleh wakil rakyat kian hari kian ramai saja diberitakan, bukan seribu atau dua ribu rupiah uang yang mereka gunakan untuk kepentingan pribadi melainkan ratusan juta rupiah bahkan hingga trilyunan rupiah. Sungguh sangat ironis sekali di tengah kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak memadai untuk rakyat, malah para wakil-wakil itu bersenang-senang dengan limpahan uang yang diambil dari uang rakyat. Memang bukan suatu hal yang baru bagi kita ketika mendengar kasus korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintahan, namun mengapa dari sekian kasus itu masih saja belum terselesaikan. Padahal uang yang mereka ambil jumlahnya sangat banyak. Berbeda dengan rakyat biasa yang melakukan pencurian atau penjambretan, hukumannya bisa langsung di tempat dilakukan oleh warga sekitar mulai dari dikeroyok hingga dipukuli bersama-sama, lalu dilanjutkan di kantor polisi.

Apakah benar hukum di negara kita ini sudah ditegakkan? Sebuah pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri ketika melihat kondisi objektif di lapangan, hukum akan sangat menyakitkan bagi rakyat tapi tidak bagi para koruptor-koruptor itu. Hukum akan sangat tajam menusuk ke bawah tapi tumpul ke atas. Di Indonesia ini hukum seakan tunduk kepada para penguasa, hukum bisa diperjualbelikan bagi mereka yang beruang. Yang lebih memalukannya adalah di tingkat lembaga yang konon katanya sebagai penegak hukum (kejaksaan) ternyata terlibat pula tindakan korupsi itu. Tidak ada hukuman yang bisa membuat jera para pelaku koruptor itu, walaupun diberikan jatuhan hukuman penjara, tapi fasilitas di dalam penjara bisa sangat dibuat seperti rumah sendiri dengan dilengkapi berbagai perabot rumah tangga. Seperti kasus Edi Tansil yang dahulu pernah mewarnai layar kaca dengan berbagai berita korupsi yang dilakukannya, yang akhirnya dapat meloloskan diri dari penjara dan entah ke mana perginya dan disebutkan telah merugikan negara. Namun apa yang dilakukan negara? Tidak ada.

Pemerintahan Negara Indonesia ini seperti mainan saja, dan pantasnya para pejabat-pejabat tersebut bisa diberikan label menjual rakyat demi keuntungan mereka sendiri. Mereka dengan semangatnya menjual rakyat Indonesia hanya untuk isi perutnya sendiri. Rela menggadaikan harga diri dan kehormatan bangsa. Bukan satu atau dua produk hukum yang menjadi pesanan kaum kapitalis, dan yang dijadikan korban adalah rakyat. Seperti undang-undang ketenagakerjaan, migas, pendidikan. Sangat jelas sekali tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Pemerintah membiarkan begitu saja perang antara buruh dan majikan, dan lagi-lagi pemerintah mudah untuk disuap dalam berbagai kasus tentang ketenagakerjaan dan kontrol terhadap pelaksaan hak normatif pun sangat lemah. Seperti yang kita ketahui bahwa undang-undang ketenagakerjaan ini merupakan pesanan kaum kapitalis pula. Selain itupun sekarang ini kita bisa melihat indikasi pemerintah untuk mulai memprivatisasikan aset-aset negara, dan tentunya pemerintah akan mendapatkan fee atas proses privatisasi tersebut. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola aset-aset negara ini semakin mempertegas bahwa pemerintah memang tidak bisa mengatur kebutuhan prioritas untuk rakyat, kebutuhan yang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintahpun sekarang sudah mulai untuk menyimpang dari UUD 1945 tentang pengelolaan aset-aset negara. Dan seharusnya pemerintah mendapatkan hukuman atas pelanggaran tersebut.

Namun karena lagi-lagi di dalam pemerintahan itu sendiri tempat berkumpulnya kaum-kaum borjuis yang dengan menghalalkan segala caranya untuk dapat komisi, tanpa adanya kontrol dari rakyat. Kalau bisa kita sebut, pemerintah adalah maling terbesar yang menguras kekayaan alam dan mengeksploitasi rakyat habis-habisan. Ketika rakyat sudah bangkit, kritis, dan berani melawan, aparatlah yang dijadikan alat untuk menghadapi rakyat. Namun sesungguhnya aparat itu tidak lebih dari kacung yang hanya bisa disuruh ini-itu, dan dalam keadaan yang seperti ini tidak ada lagi yang namanya hati nurani yang dipakai. Akan menjadi apakah rakyat Indonesia jika semua produk hukum bisa dibuat karena kekuatan uang?

Para pejabat-pejabat pemerintahan itu tidak pernah memikirkan akan makan apa hari ini dan besok karena semua sudah tersedia. Tidak pernah mereka memikirkan untuk antrian minyak tanah yang datang sekali dalam 2 minggu, dan kita dituntut untuk membeli minyak untuk stok 2 minggu ke depan. Tidak pernah pula mereka memikirkan bagaimana kalau ada warga yang tidak kebagian minyak tanah dalam antrian itu dan tidak bisa memasak untuk makan sehari-hari, padahal untuk beli di warung nasi tentunya akan mengeluarkan dana yang lebih besar lagi.

Dengan kondisi seperti itu, para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan legislatif dan dengan penuh rasa kebanggaan masuk melenggang ke kursi DPR tidak dapat dengan sebenarnya menjadi wakil rakyat, malah justru di tangan mereka rakyat menjadi lebih sengsara dengan diluluskannya berbagai produk hukum yang tidak merakyat. Karena ulah mereka pula yang dengan sangat mudahnya menerima dana-dana liar hanya untuk segera menyelesaikan sebuah undang-undang tanpa berpikir lebih panjang untuk kemashlahatan bangsa.

Sudah banyak hal ditemui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah bukan untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi justru sebaliknya semakin membuat rakyat terpuruk, semakin membuat rakyat tertindas, semakin membuat rakyat menjadi bodoh dengan biaya pendidikan yang sangat mahal. Biaya pendidikan yang mahal dan bagus hanya dapat dijangkau oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan uang. Kalaupun kita bisa mengeyam pendidikan, itu pastilah dengan perjuangan yang sangat berat, mulai dari nyambi-nyambi kerja sambil sekolah ditambah dengan puasa Senin-Kamis. Kondisi seperti itu sangat dekat dengan keseharian kita, bahkan untuk jadi pengemis pun sekarang sudah dijadikan sebagai profesi yang menghasilkan uang cukup lumayan. Bahkan bisa lebih besar dari upah buruh sehari.

Pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan sesungguhnya bukanlah pesta demokrasi untuk rakyat, tetapi pesta demokrasi yang menghantarkan orang untuk menjadi koruptor-koruptor baru. Masihkah kita ingin tetap memuluskan para calon koruptor-koruptor baru itu menduduki kursi pemerintahan? Karena mereka yang masuk dalam kompetisi pemilu cukup banyak mengeluarkan uang, yang sejatinya itu adalah uang yang berasal dari rakyat yang hanya dipergunakan untuk foya-foya oleh pemerintah, bukan untuk dialokasikan pada kepentingan rakyat. Cukup sudah rakyat hanya dijadikan pelumas untuk lebih memperlancar jalan jika hanya disalahgunakan, jika hanya untuk mengejar rupiah di bangku pemerintahan. Bukan seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat, tapi seorang pemimpin haruslah dari rakyat, bukan dari kaum-kaum kapitalis yang memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadi dengan menghalalkan segala cara. Karena walaupun mereka dekat dengan rakyat, tapi hanya menonton dan dijadikan bahan “jualan” saja.

Rakyat sesungguhnya belumlah merasakan sebuah kemerdekaan, hingga kita memperingati kemerdekan yang ke-63, rakyat Indonesia kini justru dijajah oleh pemerintahnya sendiri, dikorbankan oleh pemerintah yang tidak pernah punya mental yang kuat untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Karena Pemerintahan Indonesia saat ini adalah sebuah pemerintahan boneka yang tunduk akan kepentingan pemodal.

* Penulis adalah anggota Federasi Serikat Pekerja Karawang, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).