MELIHAT FENOMENA PENCALONAN PEMILU 2009

Oleh Sunarno *

Dalam Wikipedia Indonesia, politik dijabarkan sebagai sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Tetapi di negeri ini pernyataan seperti itu perlu digali lebih dalam, karena realitas politik pemilu bisa jadi hanya untuk mencari kesempatan mendapatkan jabatan dengan menggunakan posisi yang telah ada, baik sebagai artis, sebagai keluarga politisi atau sebagai pimpinan organisasi massa. Lalu, apa yang mereka cari dari pelibatan diri di pencalonan legislatif ini?

Contoh konkrit hari ini adalah gelaran politik elektoral dalam alam liberalisme di Indonesia tahun 2009 telah mengusik “syahwat” politik sejumlah tokoh (atau menokohkan diri) untuk maju sebagai calon legislatif. Menuju pemilu 2009 yang tidak kurang dari delapan bulan lagi, aroma kompetisi dan rebutan pengaruh serta mencari posisi sudah terasa dalam kehidupan sosial kita hari ini. Hal ini bisa kita rasakan dari beberapa fenomena yang terus terjadi seputar proses menuju pemilu 2009. Walaupun ini kejadian wajar dan merupakan pengulangan lima tahun lalu, tetapi terjadi peningkatan kualitas dan kuantias. Dari beberapa catatan media dan informasi di wilayah ada beberapa fenomena pencalonan legislatif dalam rangka pemilu 2009. Di antaranya adalah:

Pertama, pembangunan oligarki kepemimpinan partai politik melalui keluarga elit partai, lebih tepat membangun dinasti dalam partai. Bahwa ini hal yang wajar, sebagai contoh di luar negeri mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto adalah politisi yang mewarisi bakat ayahnya, Ali Bhutto. Di Amerika Serikat, mantan Presiden George Walker Bush juga sukses mewarisi bakatnya kepada anaknya, George Bush.

Pemilu 2009 sekarang lebih banyak lagi keluarga elit masuk menjadi caleg dibanding pemilu 2004. Jelas ini adalah upaya mempertahankan kekuasaan partai dalam keluarga, walau wajar ini menjadi tidak sehat. Karena mereka tidaklah tertempa oleh praktek politik praktis selama ini, dikenal lebih sebagai keluarga elit politik. Jelas budaya feodalisme dan budaya nepotisme masih kental dalam praktek politik liberal di negeri ini.

Kedua, menjamurnya pensiunan tentara dan polisi maju sebagai caleg di pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Para pensiunan itu adalah warisan Orde Baru di bawah Rejim Soeharto dan mempunyai jejak-jejak pelanggaran HAM yang sampai saat ini kasusnya menguap alias tidak ada yang terjerat hukum.

Ketiga, maraknya artis yang masuk parpol dan menjadi caleg. Secara kuantitas jauh berkali lipat dari tahun 2004. Tahun 2004 ada 32 caleg artis dan hanya 7 orang yang jadi anggota DPR RI. Di tahun 2009 ini jumlah artis yang jadi caleg meledak, melebihi angka lima tahun yang lalu. Semoga mereka bukan hanya sebagai mesin pendulang suara atau ingin bersandiwara di gedung parlemen, seperti yang sudah-sudah.

Keempat, terjun payung massal “intelektual” dan aktivis menjadi caleg dengan “itikad” kaum muda memimpin, mereka menyusup (bahasa yang sering digunakan) ke berbagai partai peserta pemilu. Walaupun belum teruji, bahwa yang muda akan membela rakyat. Jangan-jangan hanya cari kesempatan untuk masuk ke lingkaran kekuasaan dan terinspirasi oleh senior-senior mereka yang terbilang sukses. Tetapi visi kaum muda memimpin tentulah bukan jalan keluar yang tepat, karena visi pembebasan nasional atas neoliberalisme adalah jawaban yang tepat. Dan taktik menyusup juga telah menjadi argumen usang terbukti gagal mempengaruhi ideologi dan praktek partai borjuis.

Kelima, keterlibatan pimpinan organisasi massa dalam menjadi caleg. Beberapa pimpinan ormas hari ini sibuk menyiapkan diri untuk menjadi caleg dengan argumen ingin merubah keadaan. Tetapi benarkah? Tentu saja menjadi sesuatu yang sulit terpenuhi, karena pimpinan ormas tidak mendominasi partai, tidak bisa merubah arah gerak partai politik yang semuanya ikut mengesahkan UU PMA, UUK 13/2003, UU Air, termasuk melegitimasi kenaikan harga BBM dan privatisasi massal. Tentu mereka tidak ingin kepentingannya terganggu. Bila mengakomodasi pimpinan ormas dan hanyalah untuk kepentingan menarik suara sebesar-besarnya.

Lihat pada pengalaman pemilu 2004, beberapa pimpinan ormas ditempatkan pada basis yang tidak signifikan untuk mendapatkan suara karena bilangan pembaginya besar. Dengan adanya gambar pimpinan ormasnya maka daerah basis terbesarnya akan ikut memilih partai tersebut. Apakah pengalaman ini dipakai atau tidak, tentu tergantung daripada pimpinan ormas tersebut. Kecuali kalau pimpinan ini hanya memenuhi ambisi pribadi dan menarik dukungan dari massanya.

Dari fenomena pencalonan legislatif ini menunjukkan bahwa kepentingan jangka panjang untuk memperbaiki negara dari cengkraman neoliberalisme masihlah sangat lemah. Karena kepentingan sesaat lebih dominan akibat dari budaya politik liberal yang memberikan mimpi-mimpi. Terburunya para aktivis dan pimpinan ormas untuk terjun dalam politik praktis melalui partai politik borjuis, menunjukkan sebuah komitmen yang tidak tahan akan kesusahan dalam garis rakyat. Mencari jalan pintas pada tampuk kekuasaan dengan ditopang oleh kepopuleran dari media massa dan forum diskusi. Ini merupakan cermin lemahnya kemauan membangun kekuatan rakyat untuk bersama-sama membebaskan negeri ini dari tirani modal.

Namun bila kita tarik lebih bijak dalam melihat fenomena di atas akan memberikan sebuah jalan lebih bagus pada pencerahan kesadaran berpolitik rakyat serta cara bergerak dalam politik ke depan. Praktek dari artis, dinasti partai, pensiunan tentara, intelektual-aktivis muda dan pimpinan ormas yang masuk ke parlemen ternyata tidak memihak rakyat atau tidak terpilih, akan menjadi pengalaman tersendiri. Di sisi lain harus ada kelompok yang memberikan alternatif perjuangan sehingga rakyat bisa menentukan kekuatan politiknya untuk merebut kekuasaan dan merubah arah bangsa ini ke depan.

* Penulis adalah Ketua Umum Serikat Buruh Nasional, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).