DAENDELISME

Oleh : Khalisah Khalid *

Dandelisme di Indonesia

Daendels, menjadi sosok pertama dari jaman kolonialisasi Belanda yang meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi di Pulau Jawa dan yang selanjutnya melahirkan banyak lagi daendels-daendels lain yang menerapkan dasar yang sama. Praktek industrialisasi yang disokong infrastruktur raksasa inilah yang kemudian menjadi landasan atau pijakan model pembangunan, yang berujung pada tata kuasa, tata penggunaan lahan, tata produksi dan tata konsumsi yang menguntungkan segelintir kuasa politik dan modal.

Dalam kurun waktu yang relatif singkat, Daendels membuat sebuah terobosan dengan meletakkan dasar-dasar industrialisasi dan sketsa awal di Jawa dalam masa-masa berikutnya, dengan membangun infrastruktur jalan raya pos yang menyambungkan Anyer sampai Panarukan yang juga berfungsi mengintegrasikan dagang, industri, pertanahan, hukum, administrasi pemerintahan, dan tata pengurusan wilayah dalam sekali pukul.

Pada saat itu, Daendels memimpikan dapat menguasai perdagangan dan jalur ekonomi, yang dapat dicapai dengan membangun infrastruktur ekonomi di antaranya jalan raya yang menjadi poros dari jalur perdagangan di Pulau Jawa dengan mempekerjakan secara paksa sekitar 12.000 orang. Jawa dipilih oleh kolonial Belanda untuk menancapkan kekuasaan ekonomi dan politiknya, karena Pulau Jawa`dinilai sangat strategis, kaya dengan sumber daya alamnya dan memiliki banyak sumber daya manusia yang sangat murah, yang dapat dipekerjakan secara paksa, antara lain di perkebunan teh dan kopi yang dikuasai oleh Perusahaan Belanda.

Yang lainnya adalah karena pemimpin politik di Jawa dapat dijadikan sebagai penghubung atau mitra Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya. Kenyataan inilah yang selanjutnya menjadi alur kolonialisasi secara ekonomi, sejalan beriringan dengan kolonialisasi secara politik. Jalan raya ini berperan dalam perubahan-perubahan ekologis, sosial, politik demi pertumbuhan ekonomi pada abad ke 19.

Dalam kurun waktu kurang dari 25 tahun, sejak tahun 1898-1922 hutan yang hilang mencapai 22.000 km² (atau 220,000 hektar) (Whitten: 1996). Sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan kereta api mengikuti jalan raya pos. Sementara itu sejak tahun 1830-an hingga 1900 hutan yag hilang sudah mencapai 5 juta hektar. Hingga tahun 1973 saja, hutan alam di Jawa hanya tinggal 11% (Donner: 1987).

Rezim Daendelisme

Kini, 63 tahun mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan kurang lebih 200 tahun paska Daendels menjadi Gubernur Hindia Belanda, entitas politik di negeri kepulauan ini mengikuti dan memperkokoh watak dan memiliki ambisi yang serupa dengan Daendels, mengembangkan imperium bisnis atas ongkos-ongkos yang harus ditanggung oleh rakyat. Pembangunan dan janji pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah mitos yang terus-menerus disuarakan oleh pengurus negara dan pemodal yang menguasai tata kuasa, tata guna lahan, tata produksi dan tata konsumsi manusia di Indonesia.

Pemimpin manusia di Indonesia kini menjadi pengikut setia dari paham yang dibangun oleh Daendels, di dalam sistem kekuasaannya (power system) telah menempatkan diri sebagai sebuah elit yang mengatasnamakan kelas yang dikuasainya. Dalam hal ini, rakyat yang selalu ditempatkan menjadi objek dalam seluruh cerita pembangunan, untuk mewujudkan mimpi kemakmuran dan kesejahteraan untuk kelompoknya.

Jared Diamond dalam teori collapse-nya mengatakan runtuh dan berkembangnya satu entitas dalam satuan lingkungan bukan ditentukan oleh kondisi geografik alaminya saja. Pilihan untuk bertahan atau collapse jatuh pada entitas manusia yang tinggal di dalamnya. Entitas pada konteks tertentu ditentukan oleh pilihan pemimpinnya. Tampaknya pemimpin entitas manusia di Indonesia memilih jalan menuju collapse dengan membiarkan bencana terjadi dengan intensitas yang meningkat dari tahun ke tahun.

Tim riset Java Collapse Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, bahwa Pulau Jawa menuju collapse dan akan diikuti segera oleh kepulauan lain di Indonesia, riset ini dilakukan dengan menggunakan cara baca terhadap krisis yang terjadi di Jawa difokuskan pada agregat krisis yang ditetapkan tim, antara lain: (1) Kebijakan pembangunan berisiko tinggi terhadap manusia dan alam; (2) Kebijakan (budaya) manusia di Jawa menggeser siklus saling ketergantungan antara manusia dan alam; (3) Kebijakan pembangunan yang mengabaikan siklus alam; (4) Ketiadaan informasi siklus alam dan karakter wilayah; (5) Ketegangan ekonomi dan politik elit kekuasaan mengorbankan rakyat kebanyakan.

Jika ditarik garis lurus, bahwa kelas yang berkuasa pada jamannya, dari jaman kolonial hingga rezim saat ini, meletakkan sebuah pondasi pembangunan dengan mimpi yang sama yakni kemakmuran dan kesejahteraan bagi pelanggengan kekuasaannya. Bahkan dengan menggunakan bacaan yang sama, bahwa seluruh cerita pembangunan infrastruktur industri, digunakan sebagai sebuah ajang bagi bentuk konsolidasi modal, politik (kekuasaan) dan militer. Mimpi besar integrasi berwatak Daendelisme, kreatif destruktif. Elit oligarki yang berjaya, proletarisasi dan korban-korban yang berjatuhan dari rakyat.

* Penulis adalah Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 2008-2012, Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia. Sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).