KASUS ORANG HILANG: NASIB MU KINI? *

Oleh Sri Suparyati **

Waktu 20 tahun merupakan waktu penantian yang cukup panjang bagi keluarga korban penculikan aktivis 1998. Belum lagi terhadap beberapa keluarga korban penculikan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin, sebagian dari mereka telah menutup masa lalunya, karena tidak ingin hal tersebut terulang kembali dan bahkan mungkin dari mereka telah lelah dalam menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini kepada mereka.

Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Dari serangkaian aktivitas penuntutan lewat serangkaian kegiatan advokasi, keluarga korban yang sanak saudaranya hilang hingga saat ini belum juga memperoleh seberkas cahaya tentang penyelesaian kasus mereka. Advokasi yang telah mereka lakukan terhitung sejak 1998 dengan menemui beberapa instansi seperti PUSPOM ABRI, Dephankam, Mabes polri (1998), mengirimkan surat ke Menhankam/Pangab Wiranto sehubungan adanya DKP (Dewan Kehormatan Perwira) pada 1998 hingga digelarnya persidangan Mahkamah Militer dengan 11 orang dalam Tim Mawar sebagai terdakwa (1999), audiensi yang dilakukan beberapa kali ke Komnas HAM untuk menuntut dibentuknya tim KPP HAM untuk kasus penghilangan secara paksa, hingga dibentuknya KPP HAM dengan hasil yang kurang memuaskan.

Kemajuan yang sekilas cukup membuka harapan adalah ketika pertemuan dengan Presiden Abdurahman Wahid pada tahun 2000 bersama dengan delegasi AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearance) meminta untuk diundangnya kelompok kerja penghilangan secara paksa (UNWGEID) datang ke Indonesia untuk melakukan proses penyelidikan terhadap banyaknya kasus penghilangan secara paksa terjadi di Indonesia. Saat itu ada respon positif dari pemerintahan GusDur. Tetapi sayangnya, respon positif tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh oleh masa pemerintahan selanjutnya hingga saat ini.

Paska KPP HAM

Namun, apa yang disampaikan Komnas HAM tidak dipenuhi oleh Komisi III, mengingat konsep kejahatan yang masih berlangsung tersebut khususnya dalam kasus penculikan aktivis 1997/1998 oleh sebagian anggota DPR RI dan Jaksa Agung belum dipahami dengan baik. Lebih lanjut, Jaksa Agung beranggapan bahwa pembentukan pengadilan HAM ad hoc diperlukan karena untuk kepentingan penyidikan khususnya pemanggilan pelaku dan pemeriksaan lokasi hak sub poena membutuhkan penetapan pengadilan dan bukan diberikan oleh pengadilan negeri.

Kasus orang hilang vs Kejahatan berkelanjutan

Terhadap 14 orang korban yang hingga sekarang belum kembali harus dipandang berbeda dengan para korban yang telah kembali. Status para korban yang belum kembali adalah bahwa “mereka masih hilang hingga sekarang, belum diketahui di mana nasib dan keberadaannya.” Hal ini seperti dijelaskan oleh Nigel Rodley, Special Rapporteur on Torture from 1993 until 2001 yang diambil dalam naskah Amsterdam Law Clinic, menegaskan bahwa: "[…] the idea of 'disappearances' constituting a continuing offence is logical, since non-acknowledgement of the detention and non-disclosure of the fate or whereabouts of detained persons are key elements in the offence itself."

Dalam kondisi seperti ini, statue of limitation tidak berlaku, mengingat nasib dan keberadaan korban belum diketahui. Sehingga terhadap 14 orang korban tersebut, status kasusnya masih berlangsung hingga sekarang atau biasa disebut sebagai kejahatan berkelanjutan (continuing crime). Sebuah analisis instrumen internasional tentang “Orang Hilang”, Nunca Mas, dalam Human Rights Quarterly, vol. 19, 1997 menyebutkan bahwa praktek penghilangan orang secara paksa khususnya bagi beberapa korban yang belum kembali, dan tidak diketahui keberadaan dan nasibnya sejak kasus penghilangan paksa tersebut berhenti, maka kondisi seperti itu, menyebabkan kasus penghilangan paksa tidak mengenal batasan waktu (statue of limitation) mengingat tidak diketahuinya penahanan, keberadaan dan nasib para korban. Karena hal ini merupakan bagian yang cukup penting dari kejahatan itu sendiri.

Dalam kondisi tersebut di atas, maka posisi kasus 14 orang korban yang belum kembali tidak tepat jika diletakkan sama dengan kelompok korban yang telah kembali. Kelompok korban yang belum kembali membutuhkan ruang hukum yang sangat khusus, mengingat dampak atas status korban belum diketahui nasib dan keberadaannya hingga sekarang, sangat berbeda dengan mereka yang sudah kembali. Dimana disampaikan oleh hakim dalam putusan di sebuah pengadilan Chile yang menghukum kejahatan General Pinochet, bahwa keluarga korban orang hilang hidup dalam kondisi yang tidak stabil, tidak mengetahui keberadaan dan nasib keluarga yang dicintainya, sehingga kasus penghilangan tersebut adalah pelanggaran berkelanjutan. Begitu pun penjelasan dalam Legal Brief Amicus Curiae oleh ICJ (International Court of Justice) di hadapan Pengadilan Inter-Amerika untuk kasus Efraín Bámaca Velásquez vs Guatemala (seperti dijelaskan dalam buku Amsterdam Law Clinic) bahwa negara berkewajiban mengungkap kasus penghilangan paksa dan kewajiban ini tetap berlaku selama korban belum diketahui keberadaan dan nasibnya. Lalu, apa dampaknya kasus penculikan aktivis itu sebagai kejahatan berkelanjutan khususnya para korban yang belum kembali?

UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat (pasal 1) dan merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum (pasal 2). Sementara itu pasal 43 ayat 1 menyebutkan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. Apabila maksud dalam pasal 43 ayat 1 tersebut dikaitkan dengan makna dari kejahatan berkelanjutan atas kasus penghilangan paksa tidak mengenal batasan waktu, maka khusus 14 korban yang masih hilang dapat dimungkuinkan adanya terobosan dengan tidak menggunakan mekanisme pengadilan HAM Ad Hoc, tetapi dengan mekanisme pengadilan HAM yang permanen.

Namun, perkembangan kemudian berkata lain, paska Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusannya No. 18/PUU-V/2007 pada tanggal 21 Februari 2008 seputar perdebatan UU no 26 tahun 2000 pasal 43 berdasarkan permohonan uji materil yang diajukan oleh Eurico Guterres, kejaksaan justru malah mengembalikan empat berkas kasus pelanggaran berat HAM pada tanggal 1 April 2008 termasuk kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus kerusuhan Mei 1998, kepada Komnas HAM dan meminta Komnas HAM untuk memperbaikinya.  Hingga hari ini, paska pengembalian berkas 28 April 2008 oleh Komnas HAM, belum terlihat adanya upaya dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan.

* Tulisan ini dibuat sebagai bagian dari peringatan hari penghilangan paksa sedunia yang jatuh pada tanggal 30 Agustus di mana publik dan keluarga korban penghilangan paksa menyatakan komitmennya untuk berperang terhadap praktek penghilangan secara paksa. Peringatan ini diinisiasi dua puluh tahun lalu, oleh organisasi non-negara FEDEFAM (The Latin American Federation of Associations for Relatives of the Detained-Disappeared) memulai kampanye menentang praktek penghilangan secara paksa di hampir seluruh region Amerika Latin yang diperkirakan menelan korban 90.000 orang. Semangat ini kemudian menjalar ke mana-mana, termasuk ke Asia.

** Penulis adalah Kepala Biro Internasional - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

*** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat.  Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat.  Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org)