IKLAN POLITIK, PEMBODOHAN KEPADA RAKYAT!

Oleh Abdul Rojak *

Hari-hari ke depan, selama 9 bulan nanti, bisa jadi menjadi hari-hari obral janji bagi poitikus Indonesia karena selama 9 bulan itu, sejak 12 Juli 2008 sampai dengan 5 April 2009 akan disuguhkan di hadapan rakyat masa panjang kampanye menuju Pemilu 2009. Sebuah paradoks yang sangat kentara ketika dihadapkan pada kondisi Rakyat Indonesia yang sangat miskin, bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sangat minimal seperti makan dengan ketersediaan kalori cukup.

Selama 9 bulan itu, semua ruangan, sepanjang jalan, sejauh mata memandang dan ke arah manapun kaki kita melangkah bahkan ketika kita berangkat tidurpun seakan tiada ruang kosong bagi iklan politik, kampanye janji-janji politikus yang berjanji mensejahterakan rakyatnya. Pemandangan ini, secara langsung atau tidak langsung pasti akan menghegemoni kesadaran rakyat tentang pemilu 2009 sebagai pemilu yang oleh rezim, operator politik, pimpinan parpol, calon-calon legislatif dan calon presiden wajah baru apalagi wajah lama untuk mencekokkan bahwa pemilu adalah “pintu ajaib” menuju Indonesia baru. Dengan melampauinya, maka otomatis kita akan sampai pada kondisi Indonesia yang baru, Indonesia tanpa kemiskinan dan Indonesia yang gemah ripah. Sementara perdebatan di luar pagar, kedai-kedai kopi, angkutan kota yang macet, tukang ojek dan segenap rakyat yang lain masih berkisar pada keraguan benarkah pemilu 2009 akan memberikan solusi ? Seiring dengan itu, pilihan untuk tidak terlibat dalam pemilu 2009 dengan golput misalnya menjadi wacana yang menarik. Tulisan ini, dimaksudkan untuk mencoba mengutak-atik tentang iklan politik dengan sebuah pertanyaan awal kenapa politikus begitu tergoda untuk membelanjakan uang berlimpah (yang tidak jelas darimana asal usulnya) untuk iklan politik.

Iklan politik dan perputaran uang

Perputaran uang yang terjadi dalam bisnis iklan politik sangat menggiurkan. Misalnya saja seperti diungkapkan oleh Rizal Mallarangeng, pendiri Jasa Konsultan Strategi dan Politik Foxindonesia, “Biaya untuk menjangkau kesadaran publik melalui media berkisar antara Rp 1–5 per kapita. Jika menggunakan pawai dan acara-acara sejenisnya biaya membengkak menjadi Rp 1.000 – tak terhingga per kapita. Senada dengan Rizal Subiakto, CEO Hotline Advertising mengakui bahwa ketika menangani kampanye SBY-JK dia menghabiskan dana sekitar Rp 30 miliar, sementara ketika kampanye pasangan cagub DKI Fauzi Bowo menghabiskan dana sekitar Rp 20 M dengan margin keuntungan bersih masuk kantong sekitar 20-30 %. Fenomena itu masih akan berlanjut tahun 2008-2009 ini. Sebagai perbandingan betapa besarnya biaya iklan politik itu, Subiakto menjelaskan bahwa belanja Iklan Indonesia tahun 2007 adalah sekitar 40 triliun rupiah dan sekitar 10 triliun adalah belanja iklan politik, tahun 2008/ 2009 akan meningkat 3 – 4 kali lipat lebih besar. Coba hitung sendiri berapa total biayanya?

Sementara Irfan Wachid, 25frame Indonesia Production mengatakan seorang politikus nasional menghabiskan Rp 5-10 miliar/bulan untuk biaya poles diri, poles senyum mematut penampilan di hadapan rakyat pemilihnya, sementara di daerah bisa menghabiskan Rp 1-5 miliar per bulan. Iklan-iklan seperti Soetrisno Bachir yang gencar misalnya menghabiskan dana Rp 2 miliar. Bahkan kenyataan untuk Soetrisno Bachir bisa jadi melebihi jumlah itu kalau kita bandingan dengan kenyataan yang sebenarnya seperti yang banyak beredar di kalangan milis politik bahwa iklan-ilkan, poster dan gambar Soetrisno ada juga di hutan-hutan sepanjang perjalanan Jakarta ke Jawa Timur (!). Fantastis.

Kemudian bandingkan fenomena di atas dengan kemungkinan yang akan terjadi di waktu mendatang. Fenomena pemilu di Indonesia menjadi ladang yang menggiurkan bagi bisnis iklan politik dengan asumsi hitungan minimalnya adalah di Indonesia ada 440 kabupaten dan 33 propinsi, artinya dalam waktu 5 tahun akan ada 473 pilkada, belum lagi bila ditambah dengan pemilu legislatif nasional dan lokal. Artinya dalam setahun akan ada sekitar 100 kali pilkada. Kalau setiap pilkada diikuti 3 pasangan calon maka akan ada 300 pasangan calon. Dan seandainya setiap calon menghabiskan Rp 1 miliar untuk biaya iklan politik, maka dalam setahun akan ada uang sekitar Rp 300 miliar yang dihabiskan untuk iklan politik, ini adalah jumlah minimal karena pada kenyataannya setiap pasangan calon pasti menghabiskan dana di atas Rp 1 miliar. Lalu bagaimana dengan iklan politik bagi parpol baru peserta pemilu 2009 yang berjumlah 34 partai? Dengan hitungan minimal bahwa 15-20 parpol yang membutuhkan sosialiasi untuk pemilu 2009, coba hitung berapa uang yang berhamburan? Sekali lagi : Fantastis!

Lalu, kenapa iklan politik menjadi sangat diminati bagi politikus? Data survey seperti dilansir Kompas edisi Miggu 20 Juli 2008 ini bisa jadi acuan bahwa model iklan dengan pemasangan bendera tingkat efektivitasnya adalah 44,7 %, spanduk: 44,8 %, TV: 71,7 %, aksi pengerahan massa: 71,2 % dan pawai atau karnawal: 70,9 %. Maka, para politikus akan berebutan kesempatan untuk memanfaatkan slot iklan itu semaksimal mungkin.

Data di atas dan kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang tidak bertentangan. Artinya bahwa pengakuan para praktisi periklanan itu memang benar adanya. Arti lebih kongkrit lagi adalah bahwa para politikus itu, akan melakukan upaya apapun sebagai usaha untuk mempopulerkan dirinya di hadapan rakyat bahwa dia adalah pilihan tepat bagi penyelesaian karut-marut politik tanah air, bahwa dirinya adalah sosok ideal bagi keluarnya bangsa ini dari kekacauan dan krisis.

Iklan politik, jujurkah?

Pertanyaan ini yang kemudian muncul ketika kita tahu betapa besarnya uang yang berputar dalam lingkaran bisnis itu. Tetapi yang juga menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sebagian besar rakyat Indonesia saat ini, benarkah mereka akan menjadi “ratu adil” yang muncul ke permukaan menyelesaikan problematika rakyat ? Sebuah pertanyaan yang sepertinya tidak akan kita temukan jawabannya karena pada dasarnya iklan-iklan politik sifatnya tetap sebagai iklan, tujuan utama memasarkan produknya saja, dengan target meningkatnya pencitraan yang ujung-ujungnya penjualan (calon legislatif, calon presiden) meningkat. Perkara kualitas barang/produk bisa dipertanggungjawabkan atau tidak adalah urutan ke sekian, atau bahkan tidak ada sama sekali dalam daftar. Kalau ini yang terjadi, maka sebenarnya yang sedang berlangsung adalah upaya-upaya iklan politik itu hanya pembodohan bagi rakyat dengan biaya yang juga berasal dari rakyat. Kenapa demikian? Karena biaya (uang) yang dikeluarkan untuk iklan-iklan politik itu pastilah hasil “rampasan” dari rakyat juga dengan berbagai modusnya dari yang paling halus sampai yang paling kasar sekalipun.

Direktur Eksekutif Reform Institue Yudi Latief menegaskan bahwa pesan-pesan iklan politik kebanyakan dangkal, serba artifisial, dan tidak otentik serta tidak nyambung dengan kebutuhan batin rakyat. Kemudian pendapat yang hampir sama diungkapkan oleh Ketua Badan pengurus Pusat Oi (Orang Indonesia, organisasi Fans Clubnya Iwan Fals) meragukan apakah dalam kehidupan sehari-hari para politikus itu seideal yang dibicarakan media-media? Kalau tidak, maka sebenarnya bagi mereka bisa menjadi bumerang.

Bahkan sebenarnya yang terjadi kemudian adalah hukum pasar, saling klaim, saling menjelekkan kompetitor dan saling berpropaganda keunggulan dirinya dibanding yang lain. Inilah wajah kapitalisasi politik itu sebenarnya, keuntungan bagi segelintir orang dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih besar. Bahkan dalam kenyataannya, iklan-iklan politik itu juga tidak mengindahkan etika. Sebagai contoh saling serang antar calon presiden dengan pembunuhan karakter, padahal dalam masa-masa orde baru mereka sama-sama duduk dalam satu kabinet yang terbukti menindas rakyat.

Fenomena saling mengunggulkan dirinya dan membunuh karakter kompetitor dengan target “penjualan produk” dan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memberikan data, fakta, pendidikan yang jujur bagi rakyat adalah keniscayaan yang selalu akan digulirkan sebagai watak dasar kapitalisme, maka apa sebenarnya yang bisa kita harapkan dari “politikus yang mengklaim dirinya calon pemimpin kita itu” kelak ketika mereka benar-benar berkuasa? Sama saja, mereka akan menjadi antek-antek kapitalis melanjutkan penindasan dan penghisapan sebagaimana dipertontonkan rezim pendahulunya.

Apa sikap kita?

Hidup dalam pertarungan rimba tanpa hukum dengan aturan main siapa kuat dia yang menang, siapa punya duit, dia raja tentu sangat menyesakkan bagi kita sebagai rakyat tertindas. Tetapi, tetap saja kita harus tetap bergerak melakukan upaya cerdas menyadarkan rakyat bahwa kondisi ini harus segera diakhiri. Upaya-upaya maksimalis dalam kondisi serba minimalis ini harus tetap digulirkan dengan tak lelah merangkul kekuatan rakyat yang lain, mengajak duduk bersama dan berpikir merumuskan langkah ke depan belajar dari kesalahan praktek di lapangan untuk dijadikan sebagai teori pemandu yang baru tentu akan menjadi upaya yang bisa kita lakukan.

Ini adalah upaya yang tidak ringan, tetapi harus kita lakukan dengan sebuah keyakinan bahwa kesatuan rakyat tertindas yang terdidik terpimpin dan terorganisir akan mampu membuat perubahan. Sekali lagi ini memang langkah berat tapi harus kita lakukan karena mesin politik pembodohan tetap berjalan. Ketidakmautahuan mereka mendengar jeritan penderitaan rakyat akan terus berlanjut. Maka kalau kita tidak melakukan upaya, sudah dipastikan kitalah yang akan tergilas.

Dan fenomena pemilu 2009, dengan segala iklan politik yang sudah kita bahas di atas, sepertinya tidak boleh kita biarkan. Kabarkan kepada rakyat bahwa proses pendahuluan pesta demokrasi saja sudah sangat merugikan rakyat, apalagi ketika konstelasi politik sudah semakin padat menjelang pilpres nanti? Hitungan sederhana perputaran uang melalui iklan politik itu, sepertinya akan menjadi berita yang membuat rakyat marah (baca: sadar) kalau bisa kita kemas dengan bahasa yang mudah dipahami.

Coba simak pendapat Ketua Badan Pengurus Pusat Oi berikut ketika menanggapi janji kosong iklan politik itu, “Kami meragukan apakah dalam kehidupan sehari-hari para politikus itu seideal yang dibicarakan media-media? Kalau tidak, maka sebenarnya bagi mereka bisa menjadi bumerang. Karena itu Oi tidak mengidamkan sosok yang muluk-muluk. Yang terpenting para pemimpin itu mampu memenuhi kebutuhan rakyat, bukan pelanggar HAM dan tidak suka berbohong.” Syarat tidak berbohong? Wah, ini yang susah......

Jadi? Iklan politik dengan biaya tinggi dan sumber uang yang tidak jelas itu ? Ah, itu hanya pembodohan rakyat saja..................

* Penulis adalah buruh di PT.Plasindo, anggota Perhimpunan Rakyat Pekerja-Karawang.  Sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).