TAHUN AJARAN BARU, (AWAL) KESENGSARAAN BARU

Oleh Sarwo Raras *

“Dalam setahun, orang tua murid minimal harus menyediakan biaya pendidikan sejuta rupiah...”

Penggalan kalimat di atas, saya baca secara sepintas di Harian Kompas 3 hari yang lalu. Dan ketika saya mulai membuat tulisan ini, adalah tepat 4 hari dua orang anak saya memasuki hari sekolah yang baru. Si sulung, masuk kelas 4 SD sedangkan si bungsu memasuki hari barunya di TK. Kemudian apa hubungan antara keduanya? Jawabnya saya yakin dirasakan hampir sebagian besar orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya: kepusingan!

Sebulan yang lalu, mungkin menjadi hari yang membahagiakan bagi saya, ketika melihat nilai raport anak saya yang lumayan bagus dan naik kelas 4, sementara si bungsu mendapatkan sekolah barunya. Ada semacam “hiburan kecil” atas kelelahan menyiapkan hari-hari panjang sekolahnya, sepertinya terbayar jerih payah. Namun, suasana itu rasanya tidak bertahan lama karena biasanya ketika anak-anak liburan sekolah, jantung saya terasa dipacu secara paksa lebih kencang saja. apalagi kalau bukan karena kepusingan memikirkan biaya sekolah anak-anak dalam tahun ajaran baru. Artinya, memasuki tahun ajaran baru pastilah dihadapkan pada kondisi yang sangat dilematis dan benar-benar sulit.

Pengalaman tahun-tahun sebelumnya mengajarkan pada ibu muda seperti saya untuk menghitung lagi berapa nilai rupiah yang harus saya siapkan untuk menutup kebutuhan sekolah anak-anak. Jumlahnya cukup besar untuk ukuran saya yang bersuamikan buruh dengan penghasilan sangat pas-pasan, bukan karena suami malas bekerja tetapi memang upahnya sangat rendah. Ini realita tanpa bermaksud mengabaikan nasihat orang tua saya dulu: pandai-pandailah bersyukur. Tetapi menceritakan kondisi yang sebenarnya sebenarnya juga bukan sesuatu yang salah karena sesungguhnya hampir sebagian besar orang tua yang lain juga mengalami hal yang kurang lebih sama.

Petikan kalimat dari koran yang saya baca, terbukti tidak tepat, karena ternyata saya harus menyediakan uang yang jauh lebih besar, bukan sejuta rupiah. Tetapi lebih besar lagi. Hitung saja misalnya pengeluaran nyata yang saya alami: uang pendaftaran anak bungsu masuk TK mencapai 475.000 rupiah untuk keperluan seragam, uang gedung, uang pendaftaran. itu belum termasuk kebutuhan sekolah lainnya semisal buku tulis, sepatu, tas dan lain-lain. Kemudian untuk si sulung, uang yang harus saya keluarkan juga tak kalah besar. seragam barunya saja mencapai 150.000 rupiah, juga buku dan alat tulis tak kurang dari 100.000 rupiah. Tiba-tiba saya terhenyak ketika sepulang sekolah tadi siang si sulung menyerahkan daftar buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan “kewajiban” membeli alat praktek musik pianika sebesar 500.000-an rupiah. Duh, sepertinya tidak ada kesempatan untuk bernafas. Belum lagi uang jemputan sekolah sebesar 130.000 rupiah. Berapa total semuanya? Kurang lebih 1.355.000 rupiah bukan dalam setahun, tetapi dalam waktu hanya sekitar seminggu saja.

Tapi perlu diingat, pengeluaran itu belum seberapa karena masih akan ditambah lagi “proyekisasi” yang dilakukan oleh guru dan kepala Sekolah untuk berbagai hal. Sebut saja misalnya pengadaan buku paket dan LKS. Pilihannya bukan kualitas tapi semata-mata pada tingginya bonus atas nama diskon dari penerbit yang menggiurkan sampai 35% seandainya kepala sekolah berhasil menggolkan buku dari penerbit tertentu. Ini adalah ironis. Lengkaplah kepusingan para orang tua.

Quo Vadis Pendidikan Indonesia ?

Saat ini semangat semua orang adalah otonomi. Tetapi pemaknaannya manjdi sangat keliru. Otonomi dipahami sebagai “kekuasaan” semata. Jadilah gairah otonomi yang didengungkan terhadap lembaga pendidikan, urusan sekolah di Indonesia semakin runyam dan mengkhawatirkan. Otonomi dalam praktik cenderung menjadi komersialisasi pendidikan. Padahal, mahalnya uang sekolah tidak diimbangi oleh perbaikan kualitas pendidikan.

Nampak jelas sekali bahwa slogan bangsa hanyalah utopis. Menjadi semakin ironis jika selama ini kerap menyatakan ambisinya untuk dunia pendidikan di negeri ini. Dalam konstitusi negara yang sudah diamandemen dengan “penuh nafsu” oleh para wakil rakyat terhormat misalnya, disebutkan seperlima bagian dari seluruh APBN diperuntukkan bagi pendidikan. Belum lagi produk perundangan selanjutnya yang mengesankan intervensi sedemikian jauh, seolah-olah negara begitu memperhatikan perlunya mencerdaskan bangsa.

Nyatanya, apa yang tertuang dalam konstitusi negara belum terlihat dampaknya. Banyak sekolah-sekolah yang butuh bantuan, namun tidak ada perhatian pemerintah sehingga tamatlah kelangsungannya. Hal ini tidak hanya terjadi di pelosok, tetapi di ibu kota pun beberapa bangunan sekolah roboh. Sebaliknya, ada juga sekolah-sekolah yang berani memasang ’harga’ begitu tinggi sehingga masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan pasti tidak berani mendaftarkan anaknya.

Ekspresi demikian muncul dalam jajak pendapat Kompas. Kali ini, tidak kurang dari 42 persen responden berpendapat, biaya sekolah di SD saat ini sangat mahal. Hanya 18 persen saja yang menganggap biaya di SD saat ini tergolong murah. Artinya ada 82 persen yang lain menyatakan bahwa pendidikan mahal. Untuk biaya di sekolah menengah, 45 persen responden menganggap biaya di SMP saat ini mahal dan 51 persen menganggap biaya di SMU saat ini mahal. Hanya 12 persen responden yang masih menganggap biaya sekolah di SMP murah dan sembilan persen biaya di SMU murah.

Inilah kondisi yang sebenarnya terjadi, bahwa negara memang tidak memiliki perhatian yang serius terhadap dunia pendidikan kita. Meskipun sudah diatur dalam konstitusi bahwa 20 % APBN adalah untuk pendidikan, namun presiden justru malah menjadi orang pertama yang melanggar hal itu dengan mengingkari ketentuan anggaran pendidikan 20 % tersebut, alasannya akan dilaksanakan secara bertahap, tetapi tidak jelas bagaimana caranya dan kapan?

Apa Solusinya?

Berbicara solusi, hari ini tentu menjadi barang yang mahal dan langka, sama mahal dan langkanya dengan BBM yang sudah dulu terjadi. Lebih sama lagi dengan mahal dan langkanya tanggung jawab negara atas permasalahan rakyatnya. Letak solusi itu ternyata ada pada political will dari pemerintah. Konsistensi pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi menjadi kuncinya. Tetapi mungkinkah kita berharap banyak?

Saya, kadang-kadang mendiskusikan dengan ibu-ibu yang lain di lingkungan tempat tinggal saya tentang kondisi ini. Dan kesimpulannya, sebenarnya pemerintah mampu membuat biaya pendidikan ini menjadi murah bahkan gratis sekalipun. Sekali lagi, kuncinya adalah keberanian pemerintah membuat keputusan politik atas hal ini. Katakanlah, dari penyelamatan uang negara yang dikorupsi saja kita bisa menutup biaya pendidikan yang sangat tinggi itu. Ini tentu upaya tidak mudah yang lagi-lagi membutuhkan keseriusan pemerintah. Tentu saja upaya ini harus dibarengi dengan upaya-upaya politis lainnya, misalnya saja menyusun regulasi pendidikan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan justru mengejar kepentingan sesuai dengan tuntutan pasar alias kapitalisasi pendidikan. Karena kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan hari ini justru sudah memangkas hak politik dan sipil mereka yang miskin. Pilihan politik maupun sipil, dengan begitu hanya terbuka bagi mereka yang berkecukupan. Karena itu, perluasan lingkup kebebasan tidak sekedar berkisar seputar kebebasan demokratis, melainkan juga syarat-syarat aksentuasinya seperti fasilitas ekonomi, kesempatan sosial dan perlindungan sosial.

Tetapi pertanyaannya yang selalu mengganjal di hati saya adalah mungkinkah hal itu akan berhasil kalau ternyata pemerintah yang kita harapkan mampu membuat terobosan itu juga kerepotan mengurus dirinya sendiri? Kalau bukan karena sibuk menyusun anggaran untuk kampanye menjelang pemilu 2009, tentu sedang sibuk menyelamatkan dirinya dari terjangan badai KPK yang hari ini sedang manjadi amuk bagi sebagian besar anggota DPR.

Ah, rasanya orang tua seperti saya, harus mengubur jauh-jauh mimpi untuk melihat anak-anak dapat bersekolah dengan kesempatan yang luas, biaya murah dan mencapai jenjang yang lebih tinggi. Terkuburnya mimpi saya dan para orang tua yang lain hari ini, pada waktunya nanti akan menuju terkuburnya mimpi bangsa ini mencapai taraf yang lebih maju. Betapa tidak? Anak-anak yang kelak akan memimpin negeri ini, hari ini dibiarkan bodoh.

Mari kita renungkan, benarkah tahun ajaran baru ini adalah awal kesengsaraan baru?

* Penulis seorang ibu rumah tangga tinggal di Karawang, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).