BYAAR PET…….., RAKYAT JUGA YANG JADI KORBAN!

Oleh Khamid Istakhori *

Byaaaar pet……… Demikian ungkapan sangat populer untuk menggambarkan kondisi perlistrikan di Indonesia. Tiba-tiba mati tanpa pemberitahuan atau Listrik masih juga belum nyala meskipun sebenarnya jadual pemadaman sudah lewat.

Suasana itu nyata sekali sebagai dampak dari pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN itu saat ini menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. PLN, sebagai pihak yag bertanggung jawab mengurus tersedianya pasokan listrik bagi masyarakat dalam kondisi yang meradang akibat ketidakmampuan mengelola sumber energi listrik. Akibatnya sudah dapat diduga pula, PLN akhirnya menuai badai kritikan dan protes yang berkepangnjangan dari masyarakat. Mulai tuduhan tidak mampu mengelola sumber daya dan energi yang sebenarnya berlimpah hingga tudingan bahwa birokrasi PLN korup menunjukkan kebenaran bahwa memang perusahaan negara ini (sebagaimana perusahaan negara yang lain) memang gagal dan tidak mempu melayani publik, rakyatnya sendiri. Dan pemadaman begiliran itu, adalah akibat yang hari ini harus kita rasakan.

Permasalahan kembali menjadi lebih rumit, alih-alih segera memperbaiki kinerja yang memang amburadul, pemerintah malah membuat alasan-alasan yang terkesan hanya sebagai upaya untuk menyelamatkan muka sendiri tetapi tetap saja permasalahan utamanya tak penah terselesaikan. Alasan utamanya adalah krisis energi, sehingga ujung-ujungnya pasti rakyat yang harus setiap hari mendengarkan wejangan bijak yang sejatinya tak bijak tentang bagaimana melakukan penghematan, celakanya lagi disertai ancaman kalau tak berhasil berhemat sesuai dengan skema tawaran negara maka akan dihukum dengan kenaikan biaya pembayaran rekening listik yang jauh lebih tinggi.

Indonesia Krisis Energi, Benarkah ?

Ini adalah pertanyaan klasik ketika kita membicarakan energi, mulai dari sumber daya energi minyak (baca : BBM) yang kekacauannya sudah sangat parah terlebih melihat kepanikan pemerintah membuat argumen sesat untuk melegitimasi kenaikan harga BBM yang jauh melebihi analisa akal sehat, sekarang argumen-argumen dangkal berikutnya disodorkan pemerintah ketika sumber energi listrik tak tersedia dengan cukup untuk kehidupan rakyatnya, maka berbagai tawaran dan solusi sepihak dipaksakan oleh pemerintah. Sungguh sebuah solusi yang anarkis.

Listrik, seharusnya bukan menjadi masalah yang mengkhawatirkan seandainya pemerintah benar-benar mengelola melalui cara-cara yang berkeadilan. Benar-benar dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya sesuai dengan amanah konstitusi negara. Negara benar-benar menguasai hajat hidup orang banyak ini dengan “satu tujuan utamanya” mensejahterakan rakyatnya. Sama seperti ketika negara gagal mengelola minyak, padahal Indonesia adalah negara sangat kaya minyak dengan cadangan yang belimpah, bahkan melampaui cadangan yang dimiliki Arab Saudi. Kenapa Indonesia “krisis” minyak? Nyata-nyata diakibatkan karena salah kelola sehingga kita harus membeli minyak sendiri dengan harga yang sangat mahal. Maka, demikian pula dengan energi listrik, karena pengelolaan yang serampangan maka kini “krisis listrik” harus kita tuai sebagai akibatnya. Sama seperti minyak, kita juga dipaksa untuk membeli listrik dengan harga yang jauh melebihi harga normalnya karena banyak hal: kepengelolaan yang tidak efisien, dampak pengusaan swasta terhadap pegelolaan sumber energi listrik (baca privatisasi) dan juga tentu saja karena kebijakan-kebijakan perlistrikan yang hanya melayani kepentingan modal asing dan diperparah dengan perilaku birokrasi kita yang korup. Lengkap sudah alasan itu menjadi jawaban, bukan semata-mata kenapa listrik jadi mahal tetapi juga kenapa pasokannya tidak optimal untuk kehidupan rakyatnya.

“……. Kami ini serba salah. Untuk produksi listrik kami harus membeli bahan balar minyak dengan standar harga industri. Sementara bahan bakar gas tak tersedia karena justru dijual kepada Jepang dan Malaysia. Kemudia ketika kami memilih bahan bakar batubara, masalah kembali muncul karena kami tersandung kebijakan yang ruwet mulai dari suplai, stok di depo dan berbagai kesulitan lain. Dan sekarang kami dijebak dalam permainan politik yang dihembuskan negara bahwa kenaikan harga listrik adalah kamauan PLN……,“ kata salah seorang Pengurus Serikat Pekerja PLN dalam aksi “Tolak Kenaikan BBM.” “Padahal, kalau negara membuat kebijakan dan memerintahkan agar kami menjual listrik gratis kepada masyarakat pasti akan kami lakukan.”

Ungkapan kalimat kekesalan di atas setidaknya menjadi bukti bagi kita semua, bahwa sebenarnya memang pemerintah hanya akan mencari “menang sendiri” dengan melemparkan segala jenis kesalahan pada pihak lain. Lebih tegas, pesan yang kita terima adalah bahwa sejatinya pemerintah dalam posisi tidak memiliki kedaulatan untuk mengatur hidupnya demi kemakmuran rakyatnya. Tidak ada kemauan politik untuk mengambil keputusan berani. Sama kejadiannya ketika kita membahas karut-marut pengelolaan BBM. Bukan krisis energi yang terjadi, tetapi sebenarya adalah krisis keyakinan politik, krisis dan ketidakpercayaan pada kekuatan diri sendiri. Itu yang sebenarnya terjadi.

Rakyat Juga yang jadi Korban !

"Panasonic Lighting yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur, terpaksa merugi Rp 4 miliar akibat pemadaman tidak terjadwal," kata John Manopo, Ketua Asosiasi Perlistrikan Indoesia memberikan keterangan.

Media massa mencatat, setidaknya selama Mei – Juni 2008, Perusahaan Jepang mengalami kerugian hingga 48 miliar rupiah akibat pemadaman bergilir tersebut. Dalam catatan Aperlindo, ujar John, perusahaan itu berkapasitas 25 juta unit lampu hemat energi per tahun. Sekitar 80% produksi perusahaan itu dialokasikan untuk ekspor dengan harga jual US$ 2/unit. "Dengan adanya pemadaman tidak berjadwal, Panasonic Lighting mengaku kewalahan memenuhi order ekspor. Saat terjadi pemadaman listrik, pekerja Panasonic Lighting terpaksa masuk jam 15.00 WIB. Ini mengganggu kinerja perusahaan," ucapnya. Menurut John, pemadaman listrik bergilir itu membuat pengusaha Jepang berniat merelokasi usahanya ke China. Ancaman hengkangnya pengusaha Jepang itu turut membuat pemerintah, mempercepat rencana penghematan listrik di dalam negeri. Salah satu opsinya adalah adanya kebijakan yang melarang industri beroperasi saat beban puncak PLN pukul 17.00-22.00 WIB. "Operasional industri pada waktu itu akan digeser ke Sabtu-Minggu," kata Dirjen ILMTA Depperin Ansari Bukhari, usai rapat internal di Gedung Depperin.

"Selain mengurangi subsidi listrik, penghematan konsumsi listrik juga akan menghindari pemadaman listrik bergilir yang merugikan industri kecil dan menengah," ujar Menteri Perindustrian Fahmi Idris setelah rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden. Selain Fahmi, rapat juga diikuti Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Dirut PLN Fahmi Mochtar, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10 Ribu MW Yogo Pratomo, dan Ketua Tim Pelaksana Penghematan Listrik Eddie Widiono. Ujung-ujungnya, subsidi untuk rakyat lagi yang harus dipangkas.

Apakah masalah selesai? Sikap cepat pemerintah untuk merespon ancaman pengusaha Jepang dengan menerbitkan SKB 5 menteri yang mengatur dan menggeser jam kerja pada Sabtu-Minggu atau pada hari libur, setidaknya menunjukkan 2 hal, pertama bahwa pemerintah selalu panik dengan ancaman relokasi yang selalu jadi ancaman pengusaha-pengusaha asing. Kedua, satu-satunya kebisaan dan kebiasaan pemerintah untuk menjawab ancaman itu adalah dengan mengorbankan rakyatnya dalam hal ini buruh.

Secara sederhana, penggeseran jam kerja pada hari libur, Sabtu dan Minggu dapat dipastikan akan membuat kerugian sosial yang sangat tinggi pada buruh. Kenapa? Alasan sederhananya, buruh kehilangan waktu berharganya untuk kehidupan sosialnya bermasyarakat dan juga menjalankan kemerdekaannya untuk menjalankan serikat karena sebagian besar buruh anggota serikat memanfaatkan waktu istrirahat mingguannya untuk agenda-agenda serikat buruhnya. Kerugian lain adalah, perusahaan tidak akan mau memberikan fasilitas lebih kepada buruh berkaitan dengan upah dan upah lembur. “Bagaimana kami akan membayar upah lembur, sementara kami juga mengalami kerugian akibat pemadaman listrik ini,” demikian kilah pengusaha.

Artinya? Tetap saja, selama pemerintah tidak mempunyai keberanian mengelola sumber daya energi secara berdikari dan dimulai dengan keputusan politik yang berani untuk semata-semata berpihak kepada kepentingan rakyatnya, maka sudah dapat dipastikan kondisi ini akan terus berlanjut dan menjadi lebih buruk.

Ya, Indonesia tidak krisis energi, tetapi sejatinya krisis politik untuk bersikap berani di hadapan kaum modal yang agenda utamanya memang melemahkan peran negara untuk kemudian sebesar-besarnya menghisap rakyatnya….

Byar pet! byaaar pet pet pet!

* Penulis adalah anggota Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK), sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).