MEDIA DAN BERGESERNYA ISU KENAIKAN BBM

Oleh Engkos *

Dua minggu sudah kenaikan harga BBM berlaku, kenaikan harga-harga melambung dengan serentak antara 20-50%. Inipun diiringi dengan kelangkaan di beberapa jenis barang konsumsi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain kenaikan harga dan kelangkaan, kenaikan harga BBM juga telah memicu konflik horizontal antar masyarakat sendiri, baik yang sengaja dibuat oleh rezim maupun imbas kenaikan harga. Konflik horizontal yang muncul terlihat sangat jelas pada:

Pertama, konflik yang muncul antara mayarakat miskin penerima BLT dengan masyarakat miskin yang tidak menerima BLT atau dengan aparat desa. Bahkan konflik ini di beberapa tempat sangat terbuka, dengan ditunjukkan oleh penolakan banyak daerah menyalurkan BLT, yang diwakili oleh Parade Nusantara dengan beberapa argumennya. Di antaranya adalah aparat desa tidak dilibatkan dalam pendataan BLT namun menerima imbasnya yakni masyarakat yang tidak menerima BLT menjadi tidak tunduk pada aparat desa. Lebih ekstrim ada kelompok massa dengan nama Gerakan Rakyat Miskin berdemonstrasi meminta BLT akibat kenaikan harga BBM. Ini terjadi tidak lama setelah Jusuf Kalla menyatakan yang menolak kenaikan harga BBM dan berdemonstrasi akan berhadapan dengan orang miskin. Padahal dengan sangat jelas, semua kelompok atau masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM tidak menolak adanya susbsidi buat orang miskin, termasuk BLT.

Kedua, konflik muncul antar mahasiswa, dengan diluncurkannya program BKM (Bantuan Khusus Mahasiswa) sebesar Rp. 500.000 per semester untuk 10% mahasiswa Indonesia. Walaupun ini bisa diambil dan mahasiswa tetap bergerak berdemonstrasi, tetapi banyak kelompok melihat ini bentuk suap agar mahasiswa tidak berdemonstrasi menolak kenaikan BBM serta lebih baik uang ini digunakan untuk kepentingan masyarakat kecil.

Ketiga, kerusuhan dan konflik antara mahasiswa atau pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian. Ini akibat instruksi bagi aparat kepolisian untuk Siaga 1 khusus Jabotabek. Bentrokan dengan kepolisian dan pengunjuk rasa terjadi di banyak daerah, sehingga fokus tuntutan pembatalan kenaikan harga BBM menjadi mengecil.

Keempat, pengguna angkutan umum (yang mayoritas adalah pekerja-buruh pabrik, PNS, pedagang) dengan pekerja transportasi, khususnya sopir angkutan kota-angkot atau kondektur bis umum yang menaikan tarif setelah adanya kenaikan harga BBM.

Kelima, pembeli dengan penjual dagangan barang-barang kebutuhan pokok, karena memang harga tidak bisa dikontrol karena banyaknya pengeluaran khusus transportasi.

Masih banyak imbas negatif yang terasa dalam kejadian-kajadian di masyarakat akibat kenaikan harga BBM, walaupun itu semua secara sadar dipahami oleh pemerintah akan terjadi. Namun imbas yang begitu kompleks tersebut bukan dicari solusi dengan tidak menaikkan BBM dan dicari jalan lain, melainkan dipaksakan dan dengan sadar pula pemerintah membuat program-program “sogokan” agar tidak terjadi penolakkan. Bahkan program yang cukup “represif dan massif” adalah dengan memakai media cetak dan televisi untuk “memaksa” masyarakat membenarkan kenaikan harga BBM.

Media Massa Alat Memprovokasi Kesadaran Massa

Kita menyadari sepenuhnya, bahwa media massa cetak dan televisi khususnya adalah medianya pengusaha dan penguasa. Terutama media massa yang hari ini mampu menjangkau dengan luas masyarakat, media massa yang dibangun oleh organisasi massa/lembaga-lembaga biasanya lebih terbatas segmennya. Nah, paska kenaikan harga BBM tanggal 24 Mei 2008, semua media massa dengan gencar memberitakan aksi-aksi penolakan kebijakan pemerintah tersebut.

Namun bila kita jeli melihatnya, media massa milik penguasa dan pengusaha hanya memberitakan sisi aksi massa dan penolakannya. Tidak pernah memberitakan dengan jelas dan terbuka apa jalan solusi yang ditawarkan oleh aksi massa tersebut. Bahkan kecenderungan pemberitaan yang diangkat dengan dominan adalah aksi-aksi yang berbuntut pada kerusuhan, seperti di depan UKI dan UNAS pada malam pengumuman kenaikan harga BBM. Kerusuhan dan penangkapan mahasiswa atau bentrok dengan aparat kepolisian diberitakan secara besar-besaran, bahkan sampai diadakan debat terbuka. Tetapi kenapa SBY-JK menaikkan harga BBM dan jalan lain selain menaikkan BBM yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok yang menolak, tidak dimunculkan sama sekali.

Tentulah ini sebuah upaya kesengajaan dari pemilik media massa tersebut, karena bagaimanapun banyak wartawan dengan berani meliput aksi-aksi massa dan mewawancarai para demontrans apa solusi yang ditawarkan. Bahkan dengan tegas banyak wartawan menyatakan dirinya adalah bagian dari pekerja tinta dan menjadi korban akan kenaikan harga BBM. Dan kita akan menyatakan bahwa acara dan pemberitaan yang sengaja dimunculkan di televisi atau koran untuk mengarahkan “informasi dan cara pandang” masyarakat kepada apa yang diinginkan oleh pemerintah dan pengusaha. Dengan informasi terus-menerus tentang ekses kerusuhan dan argumen pemerintah tentang kenaikan harga BBM maka kesadaran masyarakat akan terbentuk sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Hasil dari acara dan pemberitaan ini adalah menyurutnya aksi-aksi massa menolak kenaikan harga BBM dan membenarkan apa yang ditempuh oleh pemerintah.

Di media televisi kita akan dengan mudah menemukan acara untuk menggeserkan isu kenaikan harga BBM ke arah pendukung kenaikan harga BBM kepada konflik masyarakat dan kerusuhan ekses demontrasi. Bila kita menyaksikan acara tersebut sangat jelas bagaimana pembawa acara hanya mengarahkan pada ekses demonstrasi dan kegunaan BLT, tanpa mau menanggapi pertanyaan kenapa BBM harus dinaikkan harganya. Atau memberikan waktu yang cukup kepada para “penanggap kritis” menawarkan solusi atau penjelasannya. Di waktu lainnya, berita-berita paska 1 Juni didominasi oleh berita “kebrutalan” FPI di monas, dan liputan ricuh pilkada di beberapa daerah. Bahwa itu penting diberitakan tentulah pasti, tetapi berita penolakan kenaikan BBM atau aksi massa AKKBB yang memperingati hari lahir Pancasila dengan mengkritisi sikap pemerintah, juga harus dimuat secara jelas dan gamblang. Tapi sebaliknya, kita dipertontonkan dengan dominasi berita klarifikasi dari FPI yang tidak perlu dan itu tidak terjadi pada kasus UNAS dan yang lainnya.

Jelas media-media itu bukan milik rakyat, bukan milik kaum yang sedang berjuang. Tetapi media pemerintah dan pengusaha, sehingga dijadikan alat propaganda massif untuk menggiring informasi dan cara pandang masyarakat kepada kepentingan pengusaha dan pemerintah.

Apa Yang Bisa Kita Kerjakan?

Dengan memahami kebutuhan penting akan media yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas, maka organisasi massa, organisasi politik dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang pro pada gerakan rakyat dan perubahan, sudah seharusnya menyatukan persepsi dan arah gerakannya dan membuat program bersama melahirkan media koran dan televisi yang bisa menjangkau masyarakat luas. Bahwa selama ini sudah banyak yang membuat koran organisasi, tetap bisa diintegrasikan dengan koran bersama. Selain itu harus dilakukan upaya pembangunan media televisi yang juga bisa bersifat nasional. Tentu ini bukan pekerjaan mudah, dibutuhkan banyak hal dikorbankan dan dikompromikan sesama organisasi maupun lembaga-lembaga yang terlibat. Visi perubahan dan penyadaran serta persatuan yang harus jadi pengikatnya. Kemasannya bisa didiskusikan bersama dalam kerangka melawan dominasi media pengusaha dan penguasa borjuis.

Di sisi lain yang tidak boleh dilupakan dan harus dikerjakan adalah terus menjaga kesadaran masyarakat akan bahaya dari sistem ekonomi neoliberalisme dan pemerintahan yang jadi anteknya beserta kebijakannya. Dalam hal sekarang adalah menjaga semangat perlawanan terhadap kenaikan harga BBM, yang masih cukup tinggi dan besar namun tergeser isu dan beritanya oleh berita-berita lainnya yang dengan sengaja diciptakan. Upaya aksi massa yang lebih kreatif dan edukatif dengan mengikutkan masyarakat dalam aksi penuntutan pembatalan kenaikan harga BBM dan menurunkan harga-harga sembako. Apabila masyarakat terlibat dengan sadar dan serentak dengan adanya tawaran solusi jangka pendek dan jangka panjang maka akan terangkat juga isu dan beritanya, apalagi bila didukung media massa milik gerakan.

* Penulis adalah pekerja ter-PHK, tinggal di Sumedang, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Bandung.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).