UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DAN SARJANA MENGANGGUR

Oleh Ign Mahendra K *

Significantly, the latest edition of the World Bank’s World Development Indicator (WDI) shows that the developing country that surpasses all others in levels of health and education is Cuba, the one developing country that has been excluded from the neoliberal world order, and the only country other than North Korea that has received no World Bank loans for the past forty years.

(James Petras dan Henry Veltmeyer)

Modal dan peranannya dalam masyarakat telah menjadi perdebatan sejak lama. Argumentasi yang selalu saja diajukan oleh pemerintah adalah jika kita menerima penanaman modal asing maupun dalam negeri maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi nasional, lapangan kesejahteraan, daya saing dunia usaha nasional, kesejahteraan masyarakat dan kapasitas teknologi nasional. Itulah yang dapat ditangkap dalam UU Penanaman Modal yang ada saat ini. Is it all true or just a dream?

Tulisan ini akan menganalisa apakah dengan UU Penanaman Modal maka lapangan pekerjaan akan tercipta, terutama bagi para fresh graduate perguruan tinggi di Indonesia.

Kondisi Fresh Graduate dan Ketenagakerjaan Internasional

Kondisi krisis periodik kapitalisme global yang bermula pada tahun 1998 memberikan hantaman yang sangat besar terhadap kondisi pekerja di berbagai negara. Menurut ILO (International Labor Organization) di keseluruhan Amerika Latin pada tahun 2002 angka penganggurannya sebesar 9,3 persen. Sementara itu setidaknya 47 persen penduduk Amerika Latin berada di sektor informal.

Di negara-negara maju angka pengangguran juga berada di atas 4 persen. Di Inggris perkiraan jumlah angka pengangguran pada tahun 2006 sebesar 5,4%. Australia pada tahun yang sama sebesar 4.9%. Menurut Pemerintah Jerman pada tahun 2006 terdapat pengangguran sebesar 9.8%. Perancis dan Jepang pada tahun yang sama berturut-turut jumlah penganggurannya sebesar 9.1% dan 4.1% (CIA World Fact Book 2007). Semua angka tersebut belum termasuk mereka yang tidak mendaftarkan diri sebagai penganggur ataupun mereka yang setengah menganggur.

Sementara itu di Amerika Serikat pada tahun 2000, angka pengangguran sebesar 3,9 persen. Pada tahun 2001, meningkat menjadi 4,2 persen, pada bulan Februari 4,3 persen, pada bulan Maret 4,5 persen, pada bulan April 4,4 persen, pada bulan Mei 4,5 persen hingga bulan Agustus tercatat sebesar 4,9 persen.

Paska serangan teroris ke gedung WTC bulan September, angka pengangguran tercatat sebesar 5,4 persen. Pada pertengahan tahun 2003 pengangguran di Amerika Serikat berjumlah sekitar 10 persen. Jumlah 10 persen tersebut termasuk mereka yang tidak lagi peduli untuk mendaftarkan diri sebagai penganggur. Jumlah tersebut juga belum termasuk 40 persen tenaga kerja yang berada dalam golongan setengah menganggur.

Dalam sektor manufaktur, terjadi pemecatan hampir 2,7 juta orang. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah lapangan kerja pada bulan Juli 2000 berjumlah 17,3 juta lapangan pekerjaan menjadi 14,5 juta pada bulan September 2003. (Suharsih dan Ign Mahendra, 2007)

Di Indonesia terdapat data dari situs BPS dan Departemen Pendidikan Nasional yang sepertinya jarang sekali dilihat oleh mahasiswa. Berdasarkan data tersebut jumlah lulusan pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 2004 sebesar 683.376 orang. Sementara itu jumlah lulusan pendidikan tinggi yang masih menganggur pada tahun yang sama adalah 585.358 orang.

Sejak tahun 2001 hingga tahun 2005 jumlah sarjana yang menganggur cenderung meningkat. Pada tahun 2001 jumlah sarjana menganggur sebesar 540.233 orang. Tahun 2002 sebanyak 519.841 orang dan pada tahun 2003 sebesar 448.666 orang. Pada tahun 2005 sebesar 708.254 sarjana masih mencari pekerjaan. Jika kita mengambil contoh data pada tahun 2004, maka dalam satu tahun setidaknya terdapat satu juta sarjana mencari pekerjaan. Dari jumlah tersebut diperkirakan setiap tahunnya 50 hingga 60 persen atau sekitar 500 sampai 600 ribu “sarjana muda” tidak mendapatkan pekerjaan.

Akibat UU Penanaman Modal dan Jalan Keluar dari Pengangguran
Pengangguran di kalangan “sarjana muda” sebenarnya sudah demikian kasat mata. Salah satunya terlihat dari selalu ramainya acara-acara Job Fair. Kondisi pengangguran tersebut diperparah melalui UU Penanaman Modal. Dalam pasal Pasal 10 ayat 2 UU Penanaman Modal disebutkan bahwa: “Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dengan UU tersebut maka pekerja asing akan membanjiri Indonesia. Hal ini diakibatkan kondisi pengangguran yang juga meningkat di berbagai belahan dunia lain.

Jalan keluar dari persoalan pengangguran jelas bukan dengan berdesak-desakan setiap terdapat acara Job Fair. Pemerintah harus menjamin adanya lapangan pekerjaan bagi lulusan pendidikan tinggi. Jaminan tersebut hanya mungkin dengan adanya industrialisasi nasional. Industrialisasi yang akan memajukan tenaga produktif masyarakat, termasuk membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan standar hidup masyarakat.

Mahasiswa juga harus menyadari bahwa posisi mereka berkaitan sangat erat dengan kondisi perburuhan. Upah yang rendah, Labor Market Flexibility, outsourcing, buruh kontrak dan berbagai kondisi perburuhan yang buruk akan juga merugikan masa depan mahasiswa. Dengan demikian persatuan antara mahasiswa dengan buruh serta rakyat lainnya dapat tercipta.

Berkaitan dengan UU Penanaman Modal, mahasiswa harus menuntut agar pemerintah mencabut UU tersebut dan membuat UU baru yang berpihak pada rakyat. Secara khusus karena UU tersebut semakin mempersempit akses mereka kepada pekerjaan dan penghidupan yang layak di masa depan. Secara umum karena UU tersebut merupakan alat untuk membawa bangsa ini pada penindasan modal Imperialis.

* Penulis adalah Koordinator Jaringan Gerakan Mahasiswa, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jawa Tengah.