MEMBACA NASIONALISASI INDUSTRI DARI PERSPEKTIF GREEN POLITIK

Oleh Khalisah Khalid ^*

Penguasaan asing terhadap perekonomian Indonesia, memang telah sejak lama ditanamkan, paling tidak dalam hitungan masa kolonialisasi Belanda. Daendels, menjadi sosok pertama dari jaman kolonialisasi Belanda yang meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi di Pulau Jawa dan yang selanjutnya melahirkan banyak lagi Daendels-Daendels lain yang menerapkan dasar yang sama. Jawa dipilih oleh kolonial Belanda untuk menancapkan kekuasaan ekonomi dan politiknya, karena pulau Jawa`dinilai sangat strategis, kaya dengan sumber daya alamnya dan memiliki banyak sumber daya manusia yang sangat murah, yang dapat dipekerjakan secara paksa, antara lain di perkebunan teh dan kopi yang dikuasai oleh Perusahaan Belanda. Yang lainnya adalah, karena pemimpin politik di Jawa dapat dijadikan sebagai penghubung atau mitra Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kenyataan inilah yang alur kolonialisasi secara ekonomi, sejalan beriringan dengan kolonialisasi secara politik. Praktek-praktek kolonialisasi ini, untuk selanjutnya diikuti oleh para penerus neo kolonialisme di belahan bumi Indonesia yang lain. Kolonialisasi melalui industrialisasi telah ikut menggeser budaya pedesaan menjadi budaya masyarakat industri, yang juga menempatkan baik kelas petani maupun kelas buruh sebagai konsumen, karena sumber produksinya dikuasai oleh sebuah power system yakni pemodal dan negara, yang menjadikan semuanya berbasis pada sebuah nilai komoditi.

Serangkaian krisis yang dihadapi oleh rakyat antara lain kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, bencana ekologis, kemudian direspon secara keras oleh aktivis pro demokrasi dengan berbagai tuntutan yang didesakkan kepada negara dan modal. Nasionalisasi industri, menjadi isu yang marak diperjuangkan oleh gerakan pro demokrasi, yang menghendaki agar negara mengambilalih industri yang hari ini dikuasai oleh asing seperti Freeport, Newmont, INCO, Rio Tinto dan masih banyak lagi industri asing, yang dinilai tidak pernah memberikan keuntungan siginifikan kepada rakyat Indonesia. Industri asing, khususnya industri ekstraktif (tambang), hanya menyisakan persoalan lingkungan hidup dan kemiskinan. Kantong-kantong kemiskinan di Indonesia, justru berada dimana wilayah tersebut sangat kaya dengan sumber daya alam (SDA), seperti Aceh, Papua, Riau dan Kalimantan Timur.

Nasionalisasi Industri, Keberlanjutan Kehidupan?

Isu nasionalisasi terhadap industri-industri asing yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan membangun kemandirian bangsa, sehingga tidak menjadi bangsa budak, memang menjadi sebuah keharusan. Pada tahap ini, saya sangat sepakat dan mendukung penuh agenda nasionalisasi industri-industri asing terutama industri ekstraktif, yang selama ini hanya menyisakan kerusakan lingkungan hidup dan kemiskinan bagi rakyat yang justru seharusnya menguasai sumber-sumber kehidupan mereka. Namun demikian, ada beberapa hal saya secara subjektif menilai, bahwa gagasan nasionalisasi industri, masih kering dengan perspektif green politik.

Tulisan ini tidak hendak mempertentangkan antara gagasan kesejahteraan bagi rakyat melalui nasionalisasi industri, dengan gagasan keberlanjutan lingkungan hidup yang disokong oleh gerakan yang menganut green politik. Tulisan ini justru hendak ingin mengupas lebih dalam dan menguatkan agenda nasionalisasi industri ini, terkait dengan apa saja pra syarat yang mestinya dipenuhi ketika industri bisa dikuasai oleh negara dan sejauh mana nasionalisasi industri bisa menjawab krisis yang dialami oleh rakyat. Sehingga nasionalisasi industri yang disuarakan oleh gerakan pro demokrasi di Indonesia, dapat menjadi salah satu alat yang dapat menjawab krisis yang dialami oleh rakyat.

Pengalaman dengan sistem yang ada hari ini, telah membuktikan kepada kita bahwa perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah sekalipun, ternyata tidak berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Perhutani dengan PTPN misalnya, justru menjadi aktor yang paling dominan menyengsarakan petani di Indonesia, dan telah menyebabkan berbagai bencana ekologis (banjir dan longsor) yang terjadi di pulau Jawa. Terakhir, baru saja Perhutani menembak petani di Jawa Timur dan mengakibatkan 2 (dua) orang petani tewas. Lapindo Brantas yang dimiliki oleh Bakri Group dan Medco Group menjadi potret yang paling kontekstual, bahwa industri migas yang dimiliki oleh industri nasional sekalipun, justru menjadi alat pemusnah manusia yang paling cepat.

Sebelum kita bicara soal nasionalisasi industri, yang seharusnya dilihat lebih jauh dan dan tajam adalah pra syarat yang harus dipenuhi untuk mendukung sebuah jalan menuju nasionalisasi industri. Bagaimana tata kuasanya, bagaimana tata guna lahannya, bagaimana tata produksinya, bagaimana tata konsumsinya. Belum lagi syarat-syarat yang harus dijamin oleh negara seperti syarat keselamatan rakyat, syarat produktivitas rakyat, syarat kesejahteraan rakyat, syarat keberlanjutan pelayanan alam. Semua pra syarat tersebut, harus sudah mampu dijawab sebelumnya, dan menempatkan warga krisis sebagai aktor utama untuk menentukan arah sebuah pembangunan kemandirian negara, yang salah satunya melalui nasionalisasi industri.

Bacaan lain terhadap nasionalisasi industri adalah selama state (negara) dalam hal ini sebagai penguasa sistem juga sama menempatkan tata kuasa, tata guna lahan, tata produksi dan tata konsumsi oleh entitas politik negara, maka yang terjadi akumulasi hanya akan berpindah tangan, dari industri asing ke industri nasional. Jika nasionalisasi industri dijalankan oleh sebuah negara yang menganut sistem kapitalisme, maka yang ada hanyalah fasisme seperti yang dijalankan oleh Hitler.

Nasionalisasi industri, ketika dijalankan oleh sistem pemerintahan yang ada saat ini dan sistem parlemen yang dipraktekkan hari ini, hanya melahirkan elit oligarki. Nasionalisasi industri justru semakin melanggengkan para politisi saudagar untuk menguasai seluruh sumber-sumber kehidupan rakyat, dengan menggunakan partai-partai politik konservatif yang hari ini masih mendominasi sistem bernegara Indonesia saat ini. Kita tinggal menunjukkan tangan kita kepada Yusuf Kalla, Abu Rizal Bakri dan masih banyak lagi saudagar yang duduk di kursi pemerintahan saat ini. Jika sekalipun industri dikuasai oleh negara, jika capaian utamanya bahwa industri dimaksudkan sebagai komoditi ekspor, bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Maka kecenderungannya adalah sama, yakni eksploitatif dan akan memicu bencana ekologis yang lebih besar.

Dalam perspektif green politik, nasionalisasi industri ditempatkan sebagai sebuah salah satu alat demokrasi politik yang sejati haruslah dibangun berdasarkan kerangka kedaulatan dan kemandirian dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat atau basis material yang menjadi fondasi tata kemasyarakatan dan negara. Penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat (sosial dan ekonomi) haruslah berlandaskan semangat BERDIKARI dan kekuatan daya kreasi rakyat secara kolektif di tingkat lokal. Hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila didedikasikan kepada kepentingan hak asasi warganya. Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara.

Dalam perspektif green politik, nasionalisasi industri harus menempatkan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu komponen terpenting dari lingkungan hidup dan menjadi prasyarat kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia adalah alam. Alam menjamin pemenuhan kebutuhan sekaligus menjadi ruang hidup manusia. Namun, alam memiliki keterbatasan untuk menunjang kehidupan manusia. Untuk itu kita perlu menghargai integritas ekosistem dan menjamin keanekaragamannya sebagai prasyarat untuk mendukung kelangsungan kehidupan manusia. Dengan itu sekaligus terdapat jaminan bagi generasi saat ini untuk melangsungkan perikehidupannya dengan baik, dan jaminan generasi mendatang untuk menikmati kualitas alam yang sama baiknya.

Akhirnya, Selamat Hari Buruh 1 Mei 2008. Semoga front persatuan rakyat pekerja dapat mewujudkan sosialisme di Indonesia.

* Penulis adalah Dewan Nasional WALHI, sekaligus aktif sebagai Biro Politik dan Ekonomi PP Sarekat Hijau Indonesia (SHI). Penulis juga tergabung di Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

**Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).