SUSAH
MINYAK DI NEGERI LADANG MINYAK
Oleh
Beno Widodo *
Beberapa
bulan terakhir rakyat di negeri kita disuguhi kenyataan yang serba
pahit dan sulit, selain bencana di mana-mana, kebijakan negara yang
menyulitkan rakyat, diperparah dengan kelangkaan dan harga yang
melambung tinggi pada minyak dan gas elpiji. Kelangkaan minyak dan
membumbungnya harga minyak telah menghadirkan kesulitan luar biasa
bagi rakyat kecil karena penghasilan yang pas-pasan.
Pemerintah berdalih ini semua karena harga minyak dunia melambung di
luar batas normal sampai menginjak level tertinggi sebesar 100,7
dolar/barel adalah situasi terparah sepanjang sejarah kapitalisme
dunia. Namun pemerintah dalam hal ini SBY hanya mengarahkan
rakyat untuk irit menggunakan minyak dan
energi. Benarkah
itu solusi atau itu sebenarnya kegagapan dari pemerintah?
Sebenarnya
kalau kita mau menengok ke belakang, krisis minyak ini telah
diprediksi oleh jauh-jauh hari oleh banyak kalangan termasuk para
pengusaha internasional itu sendiri. Kita bisa lihat pada
bulan September 2001, Pusat Analisis Penapisan (Depletion
Analysis Centre)
mengeluarkan memo yang menyebutkan, “Dunia
sedang menghadapi masalah serius dalam cadangan hidrokarbon. Suplai
minyak dunia saat ini akan menghadapi instabilitas politik. Jika
investasi baru secara massif dalam produksi minyak Timur Tengah tidak
berlangsung dengan baik, maka akan menyebabkan kenaikan jumlah
produksi, namun itu hanya dalam jumlah terbatas, pengecualian
satu-satunya adalah Irak…”
Memo
itu juga menyatakan akan terjadinya resesi suplai
minyak.
Memo itu menyatakan, “Prediksi
ideal terjadinya resesi minyak itu diperkirakan lima sampai sepuluh
tahun dari sekarang.”
Prediksi
tersebut juga menyatakan terjadinya resesi gas alam setelah 20 tahun
dari sekarang. Pada bulan Mei 2003 selama berlangsungnya Konferensi
seputar Masalah Resesi Minyak, Matew
Simons,
ahli energi Amerika sekaligus penasehat Bush dan Cheney, yang ikut
hadir dalam konferensi tersebut menyatakan, “Apa
yang dimaksud dengan resesi dan kapan?”
Dia menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, “Sesuatu
yang mencemaskan adalah ketika resesi itu tinggal dalam jangkauan
tangan, bukan dalam hitungan bertahun-tahun dari sekarang.”
Prediksi
itu terbukti sekarang dengan berkepanjangan serta menghawatirkan
perkembangan kapitalisme itu sendiri. Beberapa analis sempat
memprediksi akan ada perang dunia akibat krisis ini karena
memperebutkan sumber migas. Namun prediksi ini agaknya kurang
mendekati kebenarannya karena energi alternatif menjadi proyek utama
untuk mengatasi krisis ini. Namun sumber energi alternatif seperti
batu bara, biodiesel belum mampu secara massif bisa dikembangkan.
Di
lain hal, penyebab naiknya harga minyak dunia ini adalah faktor
pasokan minyak yang mengalami penurunan akibat krisis di beberapa
negara Timur Tengah penghasil minyak seperti Irak dan Afganistan.
Sementara penghasil minyak lainnya yang selama ini menjadi sumber
pemasok minyak 5 terbesar Amerika yakni Venezuela menerapkan sistem
penjualan secara ketat kepada negara-negara pembeli. Selain itu
spekulasi yang terus dilakukan pengusaha minyak di Amerika karena
ketakutan berlebih juga mempercepat naiknya harga minyak dunia.
Dari
melambungnya harga minyak dunia dengan mudah bisa kita lihat bahwa
organisasi negara-negara penghasil minyak (OPEC) pun tidak dapat
berbuat banyak, bahkan tidak dapat menikmati hasilnya. Karena tetap
saja keuntungan besar diperoleh oleh perusahaan-perusahaan MNC dari
Amerika dan Eropa. Kecuali negara-negara yang melakukan nasionalisasi
sumber dan perusahaan migas dapat meraup keuntungan ganda, yakni
dalam negeri mereka rakyatnya mendapatkan harga lebih murah serta
tetap terpasok dengan lancar kebutuhan akan minyak dan negara
mendapat keuntungan dari penjualan ekspor minyak mereka.
Indonesia:
Miskin Karena Minyak
Kondisi
ini berbanding terbalik dengan yang dialami oleh Indonesia, baik
rakyat dan negaranya. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam
berlimpah, beratus ladang minyak bertebaran dari Aceh sampai Papua,
namun hari-hari sekarang rakyatnya menjerit karena minyak mahal dan
langka. Padahal statistik hasil eksplorasi minyak menunjukkan grafik
peningkatan.
Penyebabnya
adalah pemerintah lemah dan tidak mampu mengatur suplai minyak kepada
rakyatnya sesuai yang dibutuhkan karena eksplorasi migas dikuasai
oleh perusahaan-perusahaan asing, sehingga penetapan harga dan
distribusinyapun diatur oleh mereka. Ini akibat politik orde baru
yang masih dilanjutkan sampai sekarang. Selain itu, membumbungnya
harga minyak dunia dimanfaatkan oleh spekulan dalam negeri untuk
melakukan penimbunan minyak sehingga terjadi kelangkaan minyak dan
melambungnya harga minyak dalam negeri. Spekulasi bidang ekonomi
biasanya dikuti oleh spekulan politik dengan “menggelitik” SBY-JK
untuk melakukan reshuffle kabinet dengan alasan
sebagai
solusi. Tentu itu bukan solusi, selama pemerintahan memakai sistem
ekonomi kapitalis yang dipraktekkan dengan menganut paham “pasar
bebas.”
Resiko
yang diterima rakyat begitu besar akibat sistem ini dan khusus
kenaikan harga minyak dunia dan dalam negeri serta kelangkaan minyak.
Selain antrian panjang menyita banyak waktu dan berimbas pada
kejiwaan (psikologis) masyarakat yang terganggu. Selain itu semua
harga akan merangkak dengan pasti naik, mulai dari harga makanan
kecil, harga sembako, tranportasi serta harga-harga lainnya. Kenaikan
itu tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan rakyat sehingga
kemiskinan akan menyergap rakyat dalam sekejap. Pukulan telak sisi
ekonomi ini pastilah rakyat berpendapatan rendah, yakni buruh, tani,
nelayan, PKL, guru dan pegawai negeri maupun prajurit-prajurit
rendahan yang sangat merasakan walaupun masyarakat berpendapatan
menengah juga terkena imbasnya.
Selain
kondisi yang sudah diterima, ancaman juga sudah menunggu rakyat yakni
PHK besar-besaran akibat ambruknya ekonomi menengah dan kecil dari
kenaikan harga minyak dan listrik. Tentu dengan ancaman itu
sebenarnya ekonomi Indonesia dalam ancaman besar dan akan terjadi
resesi ekonomi. Namun sayang, dengan situasi yang serba sulit
tersebut SBY hanya menyuruh rakyat berhemat. Apakah akan memberikan
solusi? Tentulah tidak, karena rakyat sudah sangat ngirit,
sudah sangat sederhana hidupnya dan sudah bekerja keras. Namun karena
ulah spekulan dan kebijakan negara menerapkan pasar bebas sehingga
rakyat menjadi korban.
Menyuruh
hidup irit bukanlah gagasan brilian bahkan menunjukkan
ketidakpedulian dari seorang presiden, dimana negerinya berlimpah
minyak dan ternyata rakyatnya miskin karena kesulitan minyak? Pun
dalam mencari sumber energi alternatif, rakyat tidak perlu diajari,
mereka lebih cerdas dan kuat menghadapi situasi seperti itu. Yang
dicari seharusnya adalah solusi jangka panjang buat negeri ini.
Nasionalisasi
dan Nasionalisme
“Pemerintah
diminta menegosiasi ulang kontrak-kontrak pertambangan yang
terindikasi merugikan kepentingan rakyat. Jika pemerintah Indonesia
berani melakukan ini maka akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar
dibandingkan yang diperoleh para investor asing. Mereka (para
perusahaan tambang asing) tahu kok bahwa mereka
sedang
merampok kekayaan alam negara-negara berkembang," demikian kata
Stiglitz, ekonom mantan Wakil Direktur Bank dunia beberapa waktu lalu
di Indonesia.
Dalam
situasi ini sudah seharusnya menyadarkan semua pihak untuk mencari
solusi terbaik bagi rakyat, bukan solusi yang menghadirkan keuntungan
segelintir pemodal. Gambaran keberhasilan akan nasionalisasi yang
ditempuh oleh Venezuela, Bolivia dan diikuti oleh Thailand dengan
berbagai variasinya (contohnya kontrak karya yang diperbaharui dengan
prosentase lebih besar kepada negara dari pada perusahaan eksplorasi)
harusnya menjadi inspirasi besar bagi pemerintah. Nasionalisasi bukan
saja ada sekarang dan di luar sana, tetapi kebijakan ini pernah jadi
pengalaman bangsa ini di tahun paska kemerdekaan dengan
menasionalisasi perusahaan perkebunan.
Kebijakan
nasionalisasi dibutuhkan keberanian pemerintah dan sikap nasionalisme
dari seluruh rakyat. Kalau rakyat tidak perlu diragukan lagi sikap
patriotik dan nasionalismenya, namun para pejabat yang berlimpah
harta selalu oportunis dan tidak lagi memiliki sikap patriotik. Maka
dari situasi ini mereka bisa menunjukkannya dengan berani untuk
mendukung dan menguatkan pemerintah mengambil sikap dengan
menasionalisasi semua perusahaan migas di Indonesia untuk kepentingan
bangsa ini.
Sikap
patriotik dan nasionalisme ini juga harus dibangun dan dimiliki oleh
pengusaha nasional, yang dalam kondisi seperti sekarang serta akibat
kebijakan pasar bebas terlibas oleh perusahaan MNC-TNC. Dengan sikap
ini, nasionalisasi menjadi kepentingan bersama serta menjaga
kelangsungan industri nasional itu sendiri.
Hampir
sampai sekarang nasionalisasi masih menjadi bahan perbincangan di
luar lingkar kekuasaan, karena orang-orang yang dalam lingkar
kekuasaan sangat ketakutan pendapatan mereka berkurang. Untuk itulah
diskusi soal nasionalisasi, dan pembangunan kekuatan politik rakyat
harus terus ditingkatkan kualitasnya sekaligus menawarkan kepada
semua kalangan yang masih memiliki jiwa patriotik dan nasionalisme
yang tinggi untuk menyelamatkan bangsa ini dari cengkeraman
imperialisme (penjajahan baru dengan bentuk baru) yang terpraktekkan
dalam sistem ekonomi pasar bebas.
*Penulis
adalah Pengurus Pusat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia,
sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul
Jabodetabek.