DG BASSE DAN BLBI

Oleh Nasution Camang *

Alangkah indahnya angka-angka BPS ini: Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 mencapai 5,6 persen. Di 2006, meskipun trendnya turun tapi masih bisa tumbuh 5,5 persen. Lantas tahun 2007, naik cukup lumayan, 6,32 persen.

Duhai indah angka-angka BPS ini: Tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005 tinggal 15,9 persen, turun 8,2 persen jika dibanding tahun 1998 yang berkisar 24,1 persen. Per maret 2007 tinggal 37,17 juta jiwa, turun 2,13 juta (5,4 persen) dibanding kondisi pada Maret 2006 sebesar 39,30 juta.

Di atas kertas, angka itu sungguh menyejukkan. Bahwa capaian pertumbuhan ekonomi telah menurunkan angka kemiskinan. Wajar jika angka-angka itu menjadi pujaan SBY-JK, sampai-sampai dia harus grasa-grusu menampik angka 49,5 persen buatan Bank Dunia.

"Sejak dulu kita menggunakan BPS, sehingga kalaupun ada yang menggunakan data Bank Dunia sama saja tidak benarnya," tegasnya kepada media massa, pertengahan Desember 2007 lalu, untuk menampik data yang dikeluarkan Wiranto.

Begitulah, angka statistik acapkali menjadi kosmetik politik untuk mendandani wajah bopeng penyelenggaraan negara. Tak jadi soal jika angka itu mendekati fakta sosial. Tapi coba tengok judul berita di Harian Fajar, edisi 1 Maret 2008: Kelaparan, Ibu Hamil Meninggal.

Ibu hamil yang tinggal di jalan Dg Tata I Blok 5, itu bernama Dg Basse (35), isteri seorang pengayuh becak, Basri (40). Dia meninggal bersama jabang bayi dan anak ketiganya, Bahir (5). Meninggal karena tiga hari tak makan! Meninggal, karena tak punya uang untuk makan! Aco (4), anak bungsunya, hampir saja turut sang Ibu jika tetangga tak segera membopongnya ke Rumah Sakit.

Cerita Dg Basse, sesungguhnya mewakili kisah lirih jutaan keluarga miskin di Indonesia. Simak saja, "Setiap hari ada 10 orang miskin meninggal," ungkap Sujana Royat, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, seperti dikutip Mercusuar (19 Nov 2005). Lantas, apa yang terbaca dari angka-angka di atas jika disandingkan dengan nasib Dg Basse?

Sebuah fakta tentang paradoks pertumbuhan. Artinya, pertumbuhan itu bukan milik orang-orang miskin yang mendambakan perubahan sektor riil. Pertumbuhan itu hanya milik segelintir orang-orang kaya yang berkubang di sektor finansial. Celakanya, rekayasa pembangunan ekonomi Indonesia, sepertinya memang disengajakan untuk pro pada segelintir orang-orang kaya. Adalah tuan-tuan IMF yang menitahkan, dan baginda-baginda kita di Jakarta tunduk tak berdaya.

Bayangkan, hanya untuk menyelamatkan bank-banknya 48 konglomerat dari kebangkrutan, sang baginda tak sungkan-sungkan kucurkan bantuan Rp 158,9 triliun. Lantas bagaimana dengan rakyat miskin? Per 2005, APBN hanya menganggarkan Rp 4,750 triliun untuk skema Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ini untuk 19.341.264 rumah tangga miskin.

Yang menyakitkan, dari total dana bantuan itu, sekitar Rp 86,9 triliun menjadi misterius, mengendap entah kemana (Rp 84,4 triliun untuk BLBI dan Rp 2,139 triliun untuk BLT). Bandingkan dengan angka Rp 2,610 triliun yang benar-benar sampai ke 19 jutaan rumah tangga miskin.

Jadi, benarlah Francois Noel Babeuf (1760-1797). Jurnalis Prancis yang revolusionis ini pernah bilang, "Orang yang berhasil memperoleh terlalu banyak hanya akan menyebabkan orang lain kekurangan." Dan untuk Indonesia di 2007, orang lain itu adalah 45,7 juta jiwa penduduk miskin, jika merujuk pada perkiraan LIPI.

Kalau kemudian pemerintah pernah menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan di bawah 5 persen pada 19 tahun ke depan, terhitung sejak tahun 2007, kita memang patut meyakini. Mengapa? Karena kasus Dg Basse dan data Sujana Royat, telah cukup bagi kita untuk menyimpulkan, bahwa salah satu faktor penyebab turunnya angka kemiskinan adalah kematian orang-orang miskin. Dan jika melihat trend lonjakan harga kebutuhan pokok yang kian liar, maka kisah lirih Dg Basse bakal sering terdengar.

Kalau kemudian menjelang Pemilu 2009, SBY-JK telah meningkatkan anggaran pengurangan kemiskinan dari Rp 42 triliun tahun 2006, menjadi Rp 51 triliun tahun 2007 yang digelontorkan melalui skema Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), boleh saja kita simpatik. Tapi jika belajar dari penyelewangan BLT dan BLBI yang perkaranya terus menggantung, maka saya masih yakin, bukan keberhasilan PNPM itu yang menurunkan kemiskinan, tapi penyelewengan dan salah urusnya yang akan sukses mengurangi kemiskinan.

Lho.. kok?! Ya, karena penyelewengan dan salah urus itulah yang akan menyebabkan banyak penduduk miskin mati kelaparan seperti Dg Basse. Sekali lagi, "Orang yang berhasil memperoleh terlalu banyak hanya akan menyebabkan orang lain kekurangan," kata Francois Noel Babeuf.

* Penulis adalah Direktur Eksekutif Yayasan Merah Putih, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Sulawesi Tengah.

**Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh m ateri harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).