PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN ANGGARAN

Oleh Ria Esterita*

Harapan masyarakat di era paska kediktatoran Suharto berkembang menginginkan pemerintahan yang lebih baik dan peduli kepentingan masyarakat. Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang peduli masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Secara legal-formal sepertinya ruang gerak masyarakat di daerah kemudian difasilitasi dengan dikeluarkannya UU No.22/1999 yang mengatur kewenangan daerah mengatur dan mengurus kepentingan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundangan. Unik sekaligus ironis, setidaknya ada 106 peraturan daerah (perda) yang diskriminatif terhadap perempuan (surya online, diakses 16 January 2008). Tulisan ini mencoba menunjukkan bahwa pada kebijakan otonomi daerah yang baik sekali pun dimensi keadilan gender masih luput diperhatikan sebagai faktor yang vital.

Dimensi yang sensitif gender jadi perlu dipergunakan dalam melihat pengalaman otoda seperti yang dilakukan Kabupaten Sumedang dengan mengeluarkan Perda No.1/2007, tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kab Sumedang melalui Musrembang (musyawarah rembug pembangunan). Musrembang di seluruh Indonesia semua bertingkat: desa, kecamatan dan musrembang Kabupaten, diadakan tiap tahun melibatkan unsur masyarakat. Paralel di tingkat kecamatan terdapat forum SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang membahas usulan musrembang tentang kegiatan kecamatan yang ada dalam kewenangannya.

Tata cara Musrembang terbagi 3: Pra Musrembang, Pelaksanaan Musrembang, dan Paska Musrembang. Pra Musrembang tingkat desa ada tim untuk mengumpulkan data dan usulan kegiatan dan dilakukan diskusi di setiap RW. Tim Ini terdiri dari unsur Desa, LPM dan BPD. Diskusi diikuti 50-60 orang, terdapat pesoalan dan usulan. Pelaksanaan Musrembang, diikuti oleh 70 orang peserta terdiri dari unsur perwakilan RW, Pemerintah Desa, BPD, dan stakeholders desa lainnya.

Yang membedakan Musrembang Kab Sumedang dengan Kabupaten lainnya adalah adanya proses pendahuluan dalam bentuk penyepakatan antara Bupati dan DPRD mengenai Pagu Indikatif. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan pada SKPD dirinci berdasarkan anggaran sektoral dan anggaran kecamatan. Pagu Indikatif terdapat dua jenis yaitu Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) – PIK tidak boleh diubah dan jadi putusan akhir.

Dengan adanya pagu indikatif ini masyarakat mulai punya kepastian, bahwa hasil rembug mereka berupa usulan kegiatan dalam PIK akan terealisasi. Aturan PIK ini membuat forum-forum musrembang menjadi hidup. Masyarakat bersemangat ikut serta dalam Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Sumedang. Karena sudah terdapat PIK, pembahasan fokus pada program-program prioritas desa yang akan dibiayai PIK (Saeful Muluk & Ria R. Djohani, Praktik Musrembang di Kabupaten Sumedang, Inovasi yang Memberi Harapan).

Masyarakat dapat mengontrol melalui Forum Delegasi Musrembang, yang merupakan wadah musyawarah para delegasi masyarakat kecamatan dan sebagai media pengawasan masyarakat terhadap penyusunan dan Implementasi APBD. Pelembagaan partisipasi masyarakat dan kontrol dalam proses penganggaran di Kabupaten Sumedang ini diklaim sebagai inisiatif yang pertama kali ada di Indonesia.

Problem Partisipasi Tanpa Sensitivitas Gender

Pelibatan masyarakat dilakukan agar mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki pembangunan. Delegasi ditentukan dalam Musrembang pada tingkatan desa dan ditugaskan untuk mengawal hasil Musrembang. Para delegasi menjadi unsur utama dalam Musrembang karena diharapkan dapat mempresentasikan kepentingan berbagai unsur masyarakat. Jika kita hubungkan dengan Teori tingkat Partisipasi menurut Sherry Arnstein, Kab Sumedang sudah pada tahapan kontrol warga walaupun masih dalam tahap pendelegasian. Kegiatan Musrembang masih dipahami hanya proses bagaimana setiap desa mendapatkan alokasi dana, yang belum dipikirkan adalah prioritas atas kepentingan bersama. Tentu saja selama ini, ada anggota delegasi dan peserta Musrembang, tapi tanpa mengkonstruksikan bahwa ada persoalan keadilan gender yang harus dipecahkan dalam proses musyawarah demokratis ini.

Perda No.1/2007 mengindikasikan ada bentuk perubahan dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi terdesentralisasi. Banyak hal harus diperbaiki, salah satu yang mendasar dan akan terbukti vital adalah soal siapa yang dilibatkan dalam musyawarah, apakah sudah memperhatikan usaha mengubah tatanan ketidakdilan sosial akibat sistem dan budaya patriarki. Sosialisasi tentang proses Musrembang jadi sangat penting untuk masyarakat, dan orang-orang yang kompeten sebagai fasilitator, agar Musrembang dijadikan sebagai sarana yang lebih terarah bukan hanya demi anggaran yang berasal dari proses musyawarah warga tapi juga untuk mendorong transformasi sosial yang lebih berkeadilan – termasuk bagi kaum perempuan.

*Penulis adalah anggota Perhimpunan Rakyat Pekerja, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.