HARGA BAHAN POKOK NAIK, HARGA LAINNYA PUN NAIK, KENAPA RAKYAT YANG MENANGGUNGNYA?

Oleh Fitriyanti S*

Belakangan ini, kita menyaksikan dan mengalami langsung bagaimana harga barang-barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan bahkan sampai terjadi kelangkaan barang di pasar. Hal ini pun terjadi di Karawang, sebagai contoh seperti yang dialami penulis dan mayoritas anggota masyarakat lainnya yang begitu sulit mendapatkan minyak tanah. Minyak tanah di Karawang masih sangat dibutuhkan sebagian besar warga untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti untuk keperluan memasak sehari-hari. Walaupun harga melonjak, mau tidak mau warga tetap harus membeli dengan harga yang sangat tinggi, karena bagi mereka yang penting barang kebutuhan pokok tersedia.

Tidak hanya mereka yang menggunakan langsung minyak tanah untuk memasak, seperti yang umum dilakukan kaum perempuan (khususnya para ibu rumah tangga) yang merasakan imbas dari kenaikan harga harga kebutuhan pokok, tetapi pasti juga meresahkan para pencari nafkah seperti para suami yang harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin bukan hanya bagi mereka yang sudah berkeluarga, bagi buruh perempuan yang masih lajang pun mengalami persoalan yang sama, walaupun tingkat kebutuhannya tidak serupa. Tapi tetap saja bagi mereka yang sudah berkeluarga persoalan ini menjadi masalah yang sangat penting, belum lagi mereka harus membiayai anak-anak mereka, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan sekolah.

Setiap tahunnya kenaikan harga barang kebutuhan seperti hampir pasti selalu terjadi. Awal tahun ini kenaikan harga yang memberatkan rakyat itu pun sudah terjadi, mulai dari harga minyak tanah yang melonjak dan disertai dengan kelangkaan, yang menyebabkan untuk membeli minyak tanah pun dibatasi. Ternyata tidak berhenti di minyak tanah, tapi terus bergulir ke barang-barang kebutuhan pokok rakyat lainnya. Sementara Kenaikan harga ini sering sekali diharapkan bisa dibarengi oleh kenaikan upah/ gaji buruh ataupun pegawai negeri sipil. Tapi ketika upah/ gaji naik, ternyata tidak memecahkan masalah rakyat kecil karena akan secara bersamaan muncul akibat berupa naiknya harga harga di pasar, banyak dari para pedagang mengatakan bahwa upah/ gaji naik maka harga barang barang pun ikut naik. Fakta ini yang kita jumpai setiap tahunnya, fakta yang menurut para ahli ekonomi disebut masalah “hubungan antara ketersediaan pekerjaan dan inflasi” (Ormerod; 1994).

Imbas kenaikan harga kebutuhan barang pokok seolah menjadikan masyarakat untuk lebih pintar mengelola keuangan, mengurangi atau bahkan tidak membeli sama sekali kebutuhan kebutuhan yang dianggap tidak penting. Masyarakat oleh berbagai nasihat yang menyikapi krisis harga ini dituntut untuk berhemat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanyaannya kebutuhan mana yang dianggap tidak penting dan bisa dikorbankan oleh rakyat pekerja dan golongan miskin lainnya? Bahkan rasanya sebelum kenaikan harga-harga sampai pada situasi yang mencekik seperti sekarang ini, kebanyakan rakyat sudah melakukan pembatasan konsumsi berdasarkan keterbatasan pendapatannya.

Lihat contoh kenyataan ini, yaitu banyak buruh yang bekerja di Karawang berdatangan dari luar kota itu sehingga mereka harus kost atau mengontrak rumah. Biaya sewa rumah/ kost terus meningkat, ketika masyarakat terus harus menanggung dan menyesuaikan diri denganharga harga barang yang juga terus naik. Mayoritas kaum buruh harus berhadapan dengan permintaan untuk membayar sewa rumah lebih banyak dari sebelumnya dengan alasan sang penyewa rumah/ kost terbebani oleh kenaikan harga. Tidak bisa dipungkiri kenaikan harga harga kebutuhan pokok berpengaruh ke berbagai harga barang dan jasa, dan yang paling merasakan kenaikan ini adalah rakyat pekerja. Karena bila kita bandingkan para pejabat pemerintah, pemilik rumah sewa/kost, pedagang menengah, maupun para bos pabrik mempunyai penghasilan yang berlebih untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan bila harus menghadapi kenaikan harga, mereka bisa mencari sasaran orang lain untuk menanggung beban itu. Seperti yang dibebankan oleh pemilik rumah kontrak/kost kepada rakyat pekerja buruh yang membayar sewa kepada mereka.

Tapi mata rantai beban ini sampai pada tingkat dimana justru mereka yang paling menanggung beban dari kenaikan harga, rakyat pekerja dan kaum miskin, juga harus menanggung beban mereka yang bertanggung jawab atas kenaikan harga yaitu para bos, birokrat pemerintah yang korup dan cuma berpikir menarik rente, dan para spekulan.

Kenapa Kita Harus Menanggung Akibat Kenaikan Harga?

Di layar kaca kita jumpai pula para distributor barang yang melakukan unjuk rasa terhadap kenaikan sejumlah harga, contohnya kenaikan harga kedelai bagi para pembuat tempe, serta harga daging yang kian melonjak. Kenaikan harga bahan dasar dalam pembuatan tempe ini mempengaruhi produksi pembautan tempe. Namun masyarakat yang kebanyakan menjadi konsumen dari barang2 tersebut dan merasakan langsung berbagai kenaiakan harga barang hanya bisa sekedar protes tanpa ada sikap yang ditujukan kepada pemerintah. Ketidakmampuan ini juga disebabkan oleh ketakutan dan kebingunan mereka tentang hak sebagai warga negara dan kewajiban pemerintah dalam kehidupan sosial sebagaimana yang diharuskan oleh cita-cita kemerdekaan Indonesia seperti yang dimandatkan oleh konstitusi negeri kita ini. , Masih sangat banyak diantara kaum buruh yang hanya bisa menerima dengan hati berat dengan kenaikan harga barang barang kebutuhan pokok, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.

Kita tidak bisa lagi mengacuhkan harga-harga barang kebutuhan pokok terus dibiarkan naik seenaknya tanpa ada keputusan pengaturannya. Peran dan aturan pemerintah harus khusus bertindak hanya demi untuk melindungi masyarakat yang terus menjadi korban dalam kehidupan yang terus direpotkan oleh kenaikan harga-harga. Seperti yang terjadi sekarang bahwa setiap tahunnya harga akan naik seiring dengan adanya kenaikan upah/ gaji. Mau berapa pun upah/ gaji naik, jika harga-harga kebutuhan pun ikut naik maka tidak akan pernah mencukupi biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seharusnya pemerintah menetapkan harga yang kemudian para pedagang atau distributor tidak menaikan harga karena melihat ada kenaikan upah/ gaji dari buruh ataupun pegawai negeri sipil.

Kita tidak akan menemukan solusi jika pemerintah tidak tegas dalam menentukan harga-harga dan mengatur distribusi barang-barang agar tidak ada penimbunan yang akan menyebabkan harga menjadi mahal ketika terjadi kelangkaan barang dan akhirnya akan memberikan keuntungan kepada para penimbun tersebut. Seharusnya pemerintah mempunyai andil dalam menentukan harga pasar untuk berbagai kebutuhan pokok. Hal ini untuk menghindari adanya penjual dan kepentingan ekonomi politik yang nakal yang justru mendapatkan keuntungan bila terjadi menaikan harga seenaknya.

Masalah kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok tidak bisa dilihat sebagai sekedar masalah musiman yang sering dihadapi, terlebih jika sudah terjadi kenaikan upah dan bahan baku produksi lainnya., Saat ini sentral penyuplai kebutuhan pokok banyak dikuasai oleh pihak non pemerintah, dan ini pun menujukan bahwa pemerintah sebenarnya tidak mampu untuk mengatur berbagai kebutuhan rakyatnya, dan kenaikan harga ini selalu muncul ketika akan terjadi momentum-momentum politik seperti PEMILU, PILGUB, PILKADA.

Yang jelas memang keterlibatan rakyat pekerja dalam pemerintahan menjadi hal yang sangat penting, karena masyarakat yang ada bukan hanya dari lapisan pejabat, dan pengusaha tapi banyak pula rakyat pekerja yang sebetulnya menjadi penunjang ekonomi dan rakyat pekerja pula yang banyak menggunakan hasil-hasil dari produksi kebutuhan barang-barang pokok. Yang harus kita sadari bahwa pemerintahan hari ini adalah sebuah pemerintahan yang tidak dapat lagi dipercaya karena pihak pemerintah pun ikut andil dalam proses kenaikan-kenaikan harga tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pun merupakan upaya sesaat yang hanya menunjukan kepada masyarakat bahwa pemerintah peduli terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

* Penulis adalah anggota Forum Serikat Pekerja Karawang, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.