KORUPSI DAN CARUT-MARUT KEPEMIMPINAN DAERAH

 

Oleh Hermawan*

 

Terkuaknya kasus korupsi yang menimpa pimpinan atau kepala daerah mulai marak dengan segala tendensi, baik yang sungguh-sungguh berniat membersihkan pemerintahan dari koruptor atau untuk kepentingan politik tertentu. Contoh kasus seperti yang terjadi dalam kasus korupsi yang menimpa Bupati Garut Drs. H. Agus Supriyadi yang sampai saat ini mendekam dalam tahanan.

Masih kita ingat saat itu hampir tiap hari di bulan  Agustus 2007 ratusan  massa dari berbagai elemen mengepung bahkan sampai merusak rumah dinas bupati. Yang agak “lucu” mayoritas massa digerakkan oleh partai politik yang awalnya telah berhasil mendudukkan Agus sebagai bupati. Dan Agus Supriyadi dalam statementnya mengatakan dia dijebak oleh kawan-kawannya sendiri (Tribun Jabar, 18 November 2007) dalam kasus ini. Berbarengan kasus tersebut Wakil Bupati H. Memo yang seharusnya menjalankan roda pemerintahan tersandung oleh kasus ijasah palsu, yang memaksanya berurusan dengan kepolisian dan tanpaknya H. Memo tidak bisa mengelak lagi. Karena saksi-saksi yang kuat terlebih pengakuan salah seorang anak buahnya yang mengurus pembuatan ijasah tersebut telah bernyanyi. Sesungguhnya apa yang terjadi?  Lalu bagaimana dengan masyarakat Garut sendiri ?

Menebar pesona, berebut  kursi

Bisa ditebak kekosongan kekuasaan ini telah meramaikan situasi politik di Garut. Partai-partai politik besar mulai menebar pesona dan masing – masing merasa sebagai pahlawan yang telah menyingkap kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah di Kabupaten Garut.  Jargon perubahan pemerintah yang bersih anti korupsi terdengar setiap hari  bersandingan dengan calon yang diusung. Sedangkan kondisi ekonomi sosial masyarakat sendiri terlihat tidak  dihiraukan.

Bukan hanya dari partai politik yang berebut kursi bupati, tetapi juga dari pengusaha mengajukan dan mengkampanyekan dirinya melalui jalur calon independen. Kampanye-kampanye sudah gencar dilakukan, baik parpol maupun calon independen dengan berbagai cara. Melalui berbagai selebaran, forum keagamaan serta organisasi atau atas nama Forum Masyarakat Independen Peduli Rakyat untuk Kesejahteraan yang isinya tidak jauh berbeda tetapi  memunculkan tokoh Independen non partai  yang akan ikut bertarung memperebutkan kursi.

Janji-janji pemerintahan bersih dan anti korupsi dari beberapa partai, memang pada umumnya masyarakat sudah tidak peduli dengan partai politik yang ada saat ini.  Suatu sikap kritis dan bentuk kesadaran nyata yang muncul dari benak masyarakat tetapi  kesadaran itu tidak  terakomodir dalam wadah organisasi atau gerakan massa yang memperjuangkan rakyat, tetapi malah  ditangkap oleh janji-janji calon independen, masyarakat seakan-akan terbius dan tidak berpikir panjang  bahwa  bagaimanapun pengusaha/pemilik modal ataupun calon independen ini bisa menjadi malapetaka bagi kehidupan masyarakat nantinya.

Melalui  banyak forum dan momen, para calon independen atau partai menebar pidato  dan janji-janji muluknya. Akhirnya tersingkap sedikit demi sedikit,  saat ini mereka terus bergerilya mencari dukungan langsung ke desa-desa.  Dengan sangat percaya diri dan uang yang sangat melimpah, menjadikan desa-desa ataupun kepala desa sebagai alat pencari massa. Dengan rutin kepala desa diberikan dana untuk memfasilitasi  pertemuannya dengan warga desa sekaligus mengumpulkan KTP sebagai syarat pendaftaran .

Persoalan korupsi seperti menjadi “batu loncatan” untuk meretas tenar dan pura-pura memperjuangkan rakyat. Yang disayangkan, organisasi massa seperti tidak bergerak melawan, artinya membongkar apa yang terjadi sebaliknya. Seperti kasus korupsi harus terus dibongkar dan kampanye terselubung tersebut ditindak tegas. Atau ada yang mensinyalir beberapa organisasi massa melakukan aksi penyelamatan diri bagi pimpinannya karena pernah menikmati uang  korupsi semasa Bupati Agus.

Penjualan sumber daya alam kepada pemilik modal

Yang menarik adalah dalam tiap kesempatan selalu terungkapkan bahwa Garut menyimpan banyak potensi sumber alam yang saat ini dijadikan mainan orang–orang yang berkuasa tanpa memikirkan rakyatnya, janjinya adalah bahwa hasil bumi dan potensi  alam ini harus bisa membuat rakyat tidak lagi susah  mencari kerja. Namun solusi yang ditawarkan sebenarnya juga tidak jauh beda dengan penguasa yang ada sekarang, yakni memanggil investor asing untuk menguras sumber daya yang ada.

Padahal kasus-kasus sudah banyak bermunculan akibat hal tersebut, seperti perampasan tanah. Sehingga Garut yang tanahnya bergunung-gunung cocok dengan pertanian tetapi rakyatnya banyak yang tidak punya sawah. Selain itu, banyak potensi kekayaan alam misalnya perkebunan teh yang luas di Cikajang ,sumber batu pualam di Cisompet yang belum tergarap (saat ini masih hangat dibicarakan karena akan dibeli pengusaha Amerika), gas alam di Kamojang,  ramai diperjualbelikan kepada kapitalis. Proses pengambilan lahan dan dampak lingkungan tidak diperhatikan.

Tugas organisasi rakyat

Kondisi ini menjadi potret Indonesia, di saat yang sama organisasi-organisasi gerakan rakyat yang ada masih sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri dan masih terkotak-kotak tiap sektornya,  para pemodal tersebut lebih bisa bersatu  berkonsentrasi dan membaca memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat yang  semakin putus asa.

Maka pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan oleh para aktivis gerakan rakyat saat ini, harus masuk dan berani masuk ke pelosok desa-desa untuk membangun semangat dan kesadaran yang lebih maju. Karena sikap kritis dari pemuda, petani begitu menggebu tetapi masih kurang dalam pengetahuan dan informasi.

* Penulis adalah Pemuda Desa Cisaat, Kadung Ngora-Garut, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Bandung.