Prakarsa Rakyat,
Tolak Penjara Bagi Para Pencari Suaka di Indonesia dan Australia!
Rezim SBY-Budiono Boneka Australia!

Salam rakyat pekerja,

Lima tahun seratus hari Rezim Neoliberal yang saat ini dipimpin oleh SBY bukan hanya gagal dalam mensejahterakan rakyatnya sendiri, namun juga gagal dalam menangani masalah para pengungsi Tamil. Bahkan kegagalan dalam menangani pengungsi Tamil ini menunjukkan, bahwa Rezim SBY sangat tunduk pada Neoliberalisme.

Sudah lebih dari 100 hari para pengungsi Tamil berada di Merak, Banten, tanpa kejelasan mengenai statusnya. Mereka lari dari negaranya untuk menghindari persecution dan perang sipil karena para pengungsi itu adalah bagian dari etnis minoritas Tamil. Mereka khawatir jika mereka kembali ke Sri Lanka, maka akan dipenjarakan atau bahkan dibunuh. Hal ini sudah terbukti ketika satu orang pengungsi dengan suka rela kembali ke Sri Lanka, karena mendengar Ibunya sakit keras. Pengungsi tersebut hingga sekarang justru dipenjarakan di Penjara Boosa, Sri Lanka. Para pengungsi tersebut yang berjumlah sekitar 240 orang hingga kini hidup di kapal kayu yang diperuntukan untuk 50 orang.. Mereka tidak ingin keluar dari kapal karena takut akan dideportasi kembali ke Sri Lanka atau akan mendiami tempat tahanan di Indonesia selama bertahun-tahun tanpa masa depan jelas.

Perhimpunan Rakyat Pekerja telah memberikan solidaritas kepada para pengungsi sejak awal mereka dipaksa berlabuh di Merak pada bulan Oktober 2009 hingga kini. Pada awalnya kami dapat bertemu dengan para pengungsi untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Namun sejak tanggal 15 Nopember 2009 daerah pelabuhan tempat para pengungsi berada dinyatakan sebagai daerah terlarang dan untuk memasukinya harus mendapatkan ijin dari Departemen Luar Negeri Indonesia. Upaya-upaya untuk mendapatkan akses juga telah kami lakukan namun selalu ditolak oleh Departemen Luar Negeri dengan berbagai alasan.

Upaya penghambatan dengan mempersulit pemberian ijin kepada Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) dari pemerintah, tentunya menunjukkan bahwa Rezim Neoliberal di Indonesia tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap para pengungsi. Jelas, para pengungsi sangat membutuhkan bantuan-bantuan kemanusiaan agar mereka dapat bertahan hidup lokasi pengungsian. Namun demi citra yang baik dan mematuhi kesepakatan antara Indonesia dan Australia, Rezim Neoliberal di Indonesia meminggirkan perspektif kemanusiaan. Hal ini terbukti dengan meninggalnya salah satu pengungsi yang bernama Jacob pada tanggal 23 Desember 2009, karena sakit dan tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak dari Rezim Neoliberal.

Selain mempersulit para pengungsi untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, Rezim Neoliberal, yang dipimpin oleh SBY, berusaha keras agar masalah pengungsi ini tidak mendapatkan solidaritas dari berbagai elemen masyarakat, baik dari Indonesia maupun di dunia internasional. Upaya “penutupan” masalah pengungsi Tamil ini ditanggapi oleh Rezim Neoliberal dengan upaya penangkapan terhadap beberapa aktifis yang ingin memberikan solidaritasnya.

Upaya penangkapan terhadap salah seorang aktifis dari Refugee Action Coalition (RAC) pernah dicoba dilakukan oleh rezim Neoliberal SBY. Aktifis RAC tersebut ketika itu sedang terlibat aksi bersama-sama dengan Perhimpunan Rakyat Pekerja (Indonesia), Konfederasi KASBI (Indonesia), dan Refugee Action Coalition (Australia) di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2009. Namun upaya penangkapan terhadap seorang aktifis Refugee Action Coalition (RAC) tersebut dapat digagalkan oleh persatuan gerakan rakyat yang dibangun ketika itu.

Kemudian upaya penangkapan terhadap aktifis berlanjut pada tanggal 26 Januari 2010. Tiga orang aktifis dari Kanada dan Australia yang berkunjung ke Merak ditangkap, diinterogasi, dan barang-barang mereka-termasuk passport disita. Ketiga aktifis tersebut adalah Saradha Nathan, Pamela Curr dan Jessica Devi. Penangkapan tersebut sama sekali tidak dilandasi oleh alasan jelas selain tuduhan-tuduhan, bahwa para aktifis tersebut terlibat dalam penyelundupan manusia ataupun para aktifis tersebut memasuki daerah terlarang. Passport mereka akhirnya dikembalikan dengan syarat mereka tidak boleh berbicara pada media dan mereka bertiga akhirnya dideportasi dari Indonesia pada tanggal 29 Januari 2010 dan dilarang kembali ke Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan. Pelarangan terhadap ketiga aktifis tersebut untuk berbicara kepada media, tentunya merupakan upaya untuk menaikkan citra rezim Neoliberal di dunia internasional. Inilah memang pola politik pencitraan yang dibangun oleh Rezim Neoliberal di Indonesia.

Tuduhan bahwa mereka terlibat dalam penyelundupan manusia jelas mengada-ngada. Formulir visa kemanusiaan Australia yang diberikan oleh para aktifis tersebut kepada para pengungsi dikatakan sebagai metode penyelundupan manusia. Yang tidak diketahui oleh para aparat Indonesia adalah bahwa pemberian visa tersebut adalah atas saran dari DFAT (Departemen Perdagangan dan Urusan Luar Negeri) Australia. Menyadari bahwa dengan menggunakan tuduhan tersebut para aparat akan berhadapan dengan Australia maka mereka menggantinya dengan tuduhan bahwa para aktifis tersebut memasuki daerah terlarang. Tuduhan memasuki daerah terlarang juga sepenuhnya mengada-ngada. Posisi mereka ketika ditangkap adalah di ruang publik, diluar pelabuhan Indah Kiat tempat para pengungsi berada. Di ruang publik tersebut terdapat restoran dan tempat cuci mobil yang biasa dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Namun dengan alasan apapun rezim Neoliberal akan berupaya agar solidaritas internasional yang terbangun pada saat itu dapat dihancurkan.

Pemerintah sendiri memang tidak memiliki perspektif kemanusiaan dalam menyelesaikan persoalan pengungsi ini. Yang dilakukan oleh Rezim SBY-Budiono adalah membangun pencitraan diluar negeri, bahwa mereka akan menyelesaikan persoalan pengungsi ini secara kemanusiaan. Namun praktek dan penanganan para pengungsi tersebut diluar batas kemanusiaan. Rezim SBY-Budiono tidak pernah menganggap mereka sebagai pengungsi yang lari dari persecution ataupun perang sipil. Para pengungsi tersebut dianggap sebagai imigran gelap tanpa dokumen yang bisa diperlakukan sesuai keinginan Pemerintah Indonesia. Rezim Neoliberal SBY-Budiono bahkan berkolaborasi dengan Rezim Neoliberal di Srilangka, dengan mengijinkan tiga orang Angkatan Laut Sri Lanka dari Kedutaan Besar Sri Lanka untuk menginterogasi para pengungsi yang berada ditahanan Imigrasi, Jakarta, pada tanggal 8 Januari 2010.

Apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan mendeportasi para aktifis tersebut adalah bentuk kriminalisasi terhadap aktifis. Kriminalisasi yang sudah sering kita lihat dilakukan oleh Rezim SBY-Budiono terhadap aktifis buruh, mahasiswa, petani dan aktifis rakyat secara keseluruhan. Taktik tersebut selalu diambil justru untuk membenarkan tindakan-tindakan kriminal dari Rezim SBY-Budiono. Seperti yang apa mereka lakukan sekarang dengan menahan pengungsi yang ingin ke Australia.

Kriminalisasi dan penanganan pengungsi yang melanggar batas-batas kemanusiaan tidak terlepas dari kepentingan Indonesia didalam “Solusi Indonesia”. Dimana Australia menyediakan $18 juta setiap tahun kepada Indonesia untuk memperbaiki “manajemen migrasi dan keamanan perbatasan”. Diluar itu masih terdapat dana-dana lain seperti $24 juta yang diberikan kepada Polisi Federal Australia serta bagian Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan untuk menempatkan orang-orang mereka diberbagai Negara termasuk juga Indonesia. Sementara Australia sebagai pemerintah yang seharusnya bertanggungjawab karena telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pengungsi justru lepas tangan. Dengan “Solusi Indonesia” Pemerintah Australia akan membebankan semua tanggungjawab ke Indonesia. Dengan kebijakan yang seperti itu dan tetap bertahannya para pengungsi didalam kapal bukan tidak mungkin kedepannya para pengungsi akan dipaksa untuk keluar dari kapal. Untuk kemudian ditempatkan ditempat-tempat tahanan yang tidak manusiawi dan harus menunggu proses resettlement yang bisa memakan waktu tahunan.

Perlakuan rezim Neoliberal terhadap para pengungsi membuktikan bahwa Neoliberalisme memang tidak memiliki perspektif kemanusiaan. Rezim Neoliberalisme hanya akan mementingkan kepentingan para pemilik modal dan penguasa. Keuntungan dari pemilik modal dan penguasa yang pro terhadap Neoliberalisme sudah barang tentu didapat dari penindasan terhadap rakyat. Untuk itu, dibutuhkan persatuan gerakan rakyat untuk melawan Neoliberalisme.

Oleh karena itu kami Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

   1.

      Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap aktifis kemanusiaan.
   2.

      Menolak “Solusi Indonesia” (Indonesia Solution).
   3.

      Menuntut pembebasan para Pengungsi Tamil.
   4.

      Menolak segala bentuk pemenjaraan terhadap para Pengungsi Tamil baik di Indonesia maupun Australia.
   5.

      Rezim SBY-Budiono adalah boneka dari Australia karena mematuhi “Solusi Indonesia” yang diinginkan Australia
   6.

      Rezim SBY-Budiono telah menggunakan para pengungsi Tamil untuk kepentingan rezimnya.
   7.

      Rezim SBY-Budiono telah gagal dalam penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia
   8.

      Menyerukan kepada seluruh elemen gerakan rakyat harus bersatu dan membangun front oposisi rakyat untuk melawan Neoliberalisme.



    Jakarta, 5 Pebruari 2010

    Komite Pusat

    Perhimpunan Rakyat Pekerja

    (KP-PRP)

    Ketua Nasional
        

    Sekretaris Jenderal


    ttd.

    (Anwar Ma'ruf)
        


    ttd.

    (Rendro Prayogo)





___*****___
Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!

Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@gmail.com / prppusat@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org