Prakarsa Rakyat,

Senin, 8 Februari 2010 | 13:46 WIB

Oleh FATHURROFIQ

Menjelang ujian nasional, tampak kepanikan menggejala di kalangan warga muda muda Surabaya dan sekitarnya. Untuk sukses UN, banyak pelajar merasa tidak cukup belajar di sekolah. Mereka cemas gagal UN. Pascasekolah mereka berbondong-bondong mengikuti kursus, les atau program bimbingan belajar. Kecemasan dan kepanikan dalam menghadapi UN dimanfaatkan dengan jitu oleh lembaga bimbel.

Dahulu, lembaga bimbel bisa eksis dengan menggaet warga muda terutama lulusan SMA yang ingin masuk ke PTN. Sukses masuk PTN merupakan isu yang menggiurkan lulusan SMA untuk mendaftar di lembaga bimbel. Dengan hadirnya kebijakan UN, segmen pemasaran bimbingan belajar semakin luas, yakni kalangan pelajar SMA, SMP, dan SD. Di tengah kebijakan UN, lembaga-lembaga bimbel semakin menggeliat. Geliat itu semakin tampak di masa-masa persiapan menjelang UN. Lembaga-lembaga bimbel yang berkelas dan ternama semakin kokoh mengembangkan sayap bisnisnya ke berbagai kota dan daerah. Lembaga- lembaga bimbingan belajar baru juga tidak mau kalah bermunculan memanfaatkan arus pangsa pasar.

Namun, kehadiran lembaga bimbel jika dibaca dengan kerangka pedagogis mencuatkan paradoks. Satu sisi, bimbel yang dipicu oleh UN menghasilkan komodifikasi yang bisa menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, metode pembelajaran bimbel memicu budaya belajar instan atau gaya belajar yang hanya mendorong siswa terampil menjawab soal pilihan ganda yang dalam wawasan Freire, siswa tidak dibiasakan kritis mengontruksi pengetahuan tetapi terbiasa disuapi (banking model).

Komodifikasi

Lembaga-lembaga bimbel menawarkan jasa pembelajaran sukses UN. Tentor-tentor pembimbing direkrut menjadi pengajar. Mereka bisa mendapat honor yang cukup lumayan, apalagi tentor yang telah senior.

Dalam proses pembelajaran di lembaga bimbel, paket-paket soal juga disediakan. Berbekal paket soal yang diprediksi mendekati soal UN, tentor-tentor bimbingan belajar mengajari strategi menjawab soal UN secara efektif. Paket-paket soal itu telah lazim menjadi modul yang dicetak dan dibukukan. Proses fotokopi dan mencetak paket soal menjadi kebutuhan. Maka paket-paket soal dari bimbel telah ikut memacu usaha fotokopi dan percetakan.

Sejumlah lembaga bimbel yang telah memiliki reputasi tinggi bahkan bisa menjual nama mereka sebagai branding. Dengan cara kerja semacam waralaba (franchise), jika ingin membuka lembaga bimbel memakai nama dan metode sebuah lembaga bimbel yang telah bereputasi, seseorang harus membeli branding. Untuk membeli branding dibutuhkan ratusan juta. Dengan jumlah uang itu, pembeli berhak mamakai nama, metode, dan merujuk pada lembaga bimbel penjual branding. Selanjutnya ia harus menyediakan gedung, fasilitas pembelajaran, dan membuat strategi pemasaran jasa bimbelnya.

Dalam proses pemasaran, spanduk, brosur diedarkan ke berbagai tempat sasaran, biasanya ke sekolah-sekolah. Bahkan, lembaga bimbel besar selalu gencar mengiklankan dirinya di televisi dengan menyewa aktor-aktris berkaliber nasional sebagai bintangnya. Dalam kadar tertentu bimbel telah menjadi komoditas yang dijual, maka hanya mereka yang berduit yang mampu membeli untuk menyugesti lulus UN.

Sayangnya, dalam kaca mata pembelajaran kontruktivisme, pembelajaran yang ditawarkan di lembaga bimbel tidak memacu budaya belajar yang menempatkan siswa sebagai subyek atau pelaku belajar yang aktif (student centered). Tradisi pembelajaran di lembaga bimbel sesuai dengan tujuannya lulus UN hanya membuat anak didik terampil menjawab soal obyektif. Kompetensi pada materi tidak lebih penting daripada ketepatan memilih jawaban soal ganda. Di tengah pembelajaran ala bimbel, tidak ada artinya siswa menguasai kompetensi materi melalui proses inquiry, diskusi, modelling, dan learning society jika ia ternyata gagal menjawab soal pilihan ganda.

Untuk memaksimalkan keterampilan menjawab soal-soal UN, tidak ada cara lain kecuali drill soal dan uji coba (try out) dijadikan strategi andalan dalam pembelajaran. Nahasnya pembelajaran di sekolah dalam menghadapi UN meniru persis apa yang dilakukan bimbel. Bahkan, tidak sedikit sekolah mengundang bimbel untuk mempersiapkan anak didiknya. Jika begini adanya, budaya belajar dan visi pedagogis kontruktivisme sekolah telah dikalahkan dengan budaya belajar instan ala bimbel.

Kebijakan UN telah memacu komodifikasi bimbel, tetapi pada saat yang sama telah memacu budaya belajar instan. Menghadapi paradoks ini, sudah saatnya UN terus dievaluasi. Penyelenggara UN tidak bisa hanya mensyukuri dan membanggakan hasil-hasil pencapaian UN setiap tahun. Sebagai alat evaluasi, UN harus terus diperbaiki, disempurnakan agar justru memacu budaya belajar yang kuat dan ulet senapas dengan semangat paradigma pembelajaran kontruktivisme bagi warga muda Indonesia di sekolah-sekolah sehingga tidak terjebak pada komodifikasi belajar belaka. FATHURROFIQ Pendidik di Al Hikmah Surabaya. Visiting Teacher di Scardale Public School, New York, USA 2008