Jakarta, Kompas - Tingginya angka golongan putih atau golput, pemilih yang sengaja tak menggunakan hak pilihnya, di sejumlah pemilihan kepala daerah, kemungkinan terus berlanjut hingga Pemilu 2009. Hal ini bisa terjadi jika partai politik tak dapat memberikan harapan baru kepada masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum tidak memperbaiki kinerjanya, terutama pada pendataan pemilih.

”Jika kondisinya tak berubah, golput pada Pemilu 2009 bisa naik hingga 20 persen dibandingkan Pemilu 2004,” ujar dosen Universitas Paramadina, Jakarta, Bima Arya Sugiarto, Kamis (24/7). Hal senada juga disampaikan Airlangga Pribadi Usman, pengajar di Universitas Airlangga, Surabaya.

Jika golput dan jumlah suara yang rusak pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 putaran pertama sebesar 24,60 persen dan menjadi 26,31 persen pada putaran kedua, dengan asumsi itu, golput pada Pilpres 2009 dapat sekitar 40 persen. Naiknya golput juga akan terjadi pada pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. ”Angka partisipasi menjadi salah satu ukuran kualitas demokrasi," kata Bima.

Perkiraan meningkatnya golput itu muncul, menyusul tingginya golput di sejumlah pilkada di Indonesia. Prediksi Litbang Kompas, golput pada pilkada Jatim, Rabu lalu, mencapai 39,2 persen. Ini berarti dari 29.061.718 pemilih, sekitar 11,4 juta di antaranya diduga tak menggunakan haknya.

Catatan Kompas, golput di Pilkada Banten, 26 November 2006, mencapai 39,17 persen. Di Pilkada DKI Jakarta (8/8/2007) sebesar 34,59 persen, Pilkada Jawa Barat (13/4/2008) 32,7 persen, dan Pilkada Jawa Tengah (22/6/2008) mencapai 41,5 persen.

Menurut anggota KPU Jatim, Arief Budiman, salah satu cara meningkatkan partisipasi dalam pilkada adalah dengan memudahkan pemilih menggunakan haknya, misalnya cukup menunjukkan kartu tanda penduduk.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampouw di Surabaya, Kamis, mengakui, buruknya pendataan pemilih ini setidaknya ditemukan dalam Pilkada Sumatera Utara, Jabar, Jateng, dan Jatim. Rendahnya partisipasi pemilih dalam sejumlah pilkada umumnya disebabkan buruknya pendataan pemilih. Namun, KPU di daerah tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena data pemilih itu berasal dari data kependudukan milik pemerintah yang buruk.

Kejenuhan kepada calon

Menurut Bima, golput juga disebabkan jenuhnya masyarakat kepada parpol dan calon yang muncul, yang dinilai tidak dapat memberikan perubahan berarti. Parpol harus mengubah dirinya hingga dapat memberi harapan baru kepada masyarakat, baik dalam bentuk figur yang ditampilkan maupun model kampanyenya.

Bima meyakini golput akan jauh berkurang jika muncul tokoh baru yang dianggap dapat memberi warna baru di masyarakat. ”Kemunculan Barrack Obama dan Hillary Clinton dalam pemilihan presiden Amerika Serikat merupakan contoh. Kedua orang itu mampu memberikan harapan baru sehingga kemunculannya berhasil meningkatkan antusiasme pemilih,” ujarnya.

Airlangga juga mengingatkan, ”Jika dalam Pilpres 2009 parpol masih memunculkan tokoh lama yang prestasi dan kinerjanya sudah diketahui masyarakat, golput akan semakin besar. Parpol harus berani membuat terobosan dengan memunculkan tokoh baru.”

Tokoh baru juga dibutuhkan, ujar Airlangga, untuk regenerasi kepemimpinan di Indonesia. (nwo/idr/dwa/mzw)