Prakarsa Rakyat,

Sabtu, 6 Februari 2010 | 03:08 WIB

Oleh Robert Bala

Akhir 2009, Uruguay mencuri perhatian dunia. José Mujica, 74 tahun, (dan Danilo Astori) memenangi pemilu presiden dengan perolehan 51,5 persen suara. Lawannya, Lacalle dan Larrañaga, memperoleh 44,5 persen (El Mundo, 29/11/2009).

Menjadi pertanyaan: apakah kemenangan itu diperoleh karena faktor figur atau hasil dari sebuah proses struktural pembenahan partai?

Tak dapat disangkal, sejarah pergulatan hidup Mujica cukup menggugah. Selama 15 tahun ia mendekam di penjara. Hidupnya seakan berada di ujung tanduk ketika Presiden Jorge Pacheco Areco (1967-1972) melakukan guerra de guerrillas (perang gerilya). Enam peluru pernah merobek suami Lucía Topolansky ini.

Profesinya sebagai petani juga bisa saja dianggap berperan. Pertanian produktif dikembangkan secara baik. Ketika menjadi menteri pertanian dan peternakan (2005-2008), ia secara kreatif menggulirkan program pemberdayaan masyarakat.

Namun, bila faktor pribadi dijadikan alasan, mestinya Mujica bebas dari sisi kelam. Nyatanya, ia pernah terlibat dalam aneka perampokan, khususnya dalam tragedi Toma Pando, 8 Oktober 1969. Bersama rekan-rekannya dari Gerakan Pembebasan Nasional Tupamaros (MLN-T), mereka menggasak uang 400.000 dollar AS. Angka yang tidak kecil pada masa itu.

Jelas, figur kandidat bukan alasan utama. Bila hal itu dilakukan, mustahil Mujica terpilih. Kekerasan, apa pun alasannya, tidak bisa ditolerir.

Pembenahan

Kemenangan Mujica perlu ditempatkan dalam kiprah Partai Frente Amplio (FA), demikian Liliana de Riz dalam La Politica del Compromiso, 2008. Jauh sebelum pemilu ia sudah menganalisis bahwa dinamika perubahan yang ada pada FA merupakan kunci yang mengantar siapa pun untuk memimpin negeri yang pernah dijuluki ”Swiss”-nya Amerika Latin.

Sejak berdirinya (1971), FA yang merupakan hasil koalisi berbagai aliran, seperti komunis, demokrat Kristen, dan sosialis, melakukan pembenahan signifikan. Tema klasik kaum kiri, seperti perjuangan kelas, diktator proletariat, hingga penolakan utang luar negeri, ditinjau dan diberi bobot yang lebih baik, demikian Jaime Yaffeé dalam Al Centro y Adentro, 2005. Mereka lebih kolaboratif dan partisipatif dalam menjadikan kesejahteraan dan keadilan itu terwujud.

Hasil tidak sia-sia

Hasilnya tidak sia-sia. Menurut laporan Program Pembangunan PBB (2005), Uruguay (dan Kosta Rika) tercatat sebagai negara Amerika Latin yang memiliki tingkat distribusi pembangunan yang paling adil. Dalam bidang korupsi, lembaga Transparency International menilai Uruguay (bersama Cile) menyamai Perancis sebagai negara dengan indeks pencapaian sebesar 6,9.

Apresiasi rakyat atas peran FA dalam pemilu pun terlihat, demikian Revista Uruguaya de Ciencia Politica, 15/2006. Pada tahun 1971, mereka mencapai 18,3 persen. Secara gradual naik dari 21,3 persen (1984), 31 persen (1994), dan akhirnya 51,7 persen (2004). Tabaré Vazquez pun terpilih sebagai presiden (2005-2010) mewakili kaum sosialis.

Kemajuan itu berbanding terbalik dengan partai tradisional seperti Partido Nacional (PN) dan Partido Colorado (PC). Pada tahun 1971, PN memperoleh 40 persen, tetapi anjlok hingga 23 persen (1999). PC lebih parah lagi. Presiden Jorge Batlle (2000-2004) dari PC menyaksikan kejatuhan partainya hingga 10 persen pada tahun 2004.

Kemajuan Uruguay bisa saja dipandang miris. Dengan luas hanya 176.000 kilometer persegi dan penduduk yang hanya sebesar Provinsi Bali, tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Namun, kedewasaan berpolitik dan komitmen sosialnya patut diteladani.

Pertama, teladan dalam pembaruan internal. Elite politiknya melakukan apa yang oleh Jaime Yaffeé disebut ”Al Centro y Adentro”. Perubahan ini bergerak ke tengah (al centro) menyentuh inti permasalahan dan menukik ke kedalaman (adentro). Yang di luar adalah bias dari pembaruan internal. Orang Latin menggunakan istilah duc in altum. Sebuah proses cerdas agar kita menyatukan pikiran, kehendak, dan energi agar lebih terkonsentrasi pada hal utama dan menanganinya secara substansial.

Kita perlu akui, pascareformasi, perubahan kita belum menukik. Kita terkesan cukup progresif, malah maju, dalam aspek demokrasi prosedural. Debat seputar Bank Century bisa jadi contoh. Kita cerdas ”bersilat lidah”, tetapi belum ada jaminan bahwa kita telah berhasil menyentuh hal utama. Di sini perlu introspeksi agar tidak dinilai sekadar berkutat pada hal legalistik, yuridis, dan formal (Kompas, 16/1).

Pembenahan sistem

Kedua, seperti Uruguay, perlu pembenahan sistem (bukan berhala figur). Figur (siapa pun dia) hanyalah pribadi mengikuti sistem yang sudah dirancang. Dengan nurani yang ikhlas, kecerdasan nalar, dan kepedulian sosialnya, ia menjadikan sistem lebih bermakna. Sayangnya, politik kita masih melekat pada figur. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Megawati Soekarnoputri, Partai Amanat Nasional pada Amien Rais, dan Susilo Bambang Yudhoyono ”magnet” Partai Demokrat.

Perubahan akan lebih terasa kalau kita secara konsisten beralih. Kita berawal dari pembenahan internal yang kemudian menguat dan membias dalam pembaruan sistem. Bila kita tiba pada proses ini, muara pertemuan semua partai akan terlihat lantaran kita sepakat bahwa yang dipertaruhkan adalah kesejahteraan rakyat dan bukan kekuasaan. Hal seperti ini mestinya kita mulai dari sekarang.

Robert Bala

Pemerhati Masalah Amerika Latin; Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara