10 November 2008
Mempertanyakan Pahlawan
Wewenang untuk menetapkan seseorang bergelar pahlawan biasanya dimiliki oleh institusi yang bernama negara. Jika negara itu otoriter maka sang presiden yang diktatorpun akan mendapat gelar sebagai pahlawan. Sebaliknya, bagi rakyat yang terus-menerus memperjuangkan hak-haknya dalam melawan pemerintah otoriter akan dicap sebagai “komunis,” dipenjarakan, dibunuh, dan masih hilang hingga sekarang.Keadaan inilah yang masih menghinggapi para aktivis gerakan pro demokrasi 1997/1998 yang hingga sekarang masih hilang paska penculikan. Para keluarga ketiga belas korban penculikan tidak menginginkan gelar pahlawan dari negara. Yang mereka inginkan adalah supaya negara menemukan ketiga belas aktivis tersebut. Dan juga agar negara mengusut tuntas dan menghukum siapa dalang dari proses penghilangan paksa itu. Semua ini sebagai bentuk pembuktian bahwa hukum berlaku bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, sekalipun para pelaku kejahatan berlatar belakang militer.Di luar penculikan para... [ selengkapnya ]